TNFD
Gugus Tugas Pengungkapan Keuangan terkait Alam
English – Português – Español – Français
Tentang artikel ini
Artikel ini akan terus diperbarui. Kami menerima segala umpan balik dan informasi tambahan dari pemegang hak, kelompok masyarakat sipil, dan pihak-pihak lain yang ingin membagikan pengalaman, rekomendasi, pertanyaan, atau kekhawatirannya mengenai TNFD. Anda dapat menghubungi Shona Hawkes melalui email di shona@ran.org atau WhatsApp/Signal/Telegram di nomor +61 413 100 864. Kami juga menyambut permintaan informasi dari media. Rainforest Action Network juga telah menyiapkan press briefer tentang TNFD (dalam bahasa Inggris)
Jadwal dan Sumber Daya
Di bawah ini merupakan rangkuman beberapa dokumen dan kegiatan utama, dimulai dari yang terbaru. Bersamaan dengan dokumen utama TNFD, juga disertakan dokumen terkait dengan persoalan yang diajukan oleh berbagai LSM dan jaringan, khususnya yang terdapat dalam Surat Terbuka kepada TNFD Mei 2022.
Bagian Jadwal dan Sumber Daya ini diperbarui secara berkala dan mencantumkan tautan menuju berbagai pernyataan, presentasi, dan upaya lain terkait TNFD yang dibuat oleh organisasi masyarakat sipil.
Mei 2023 – 62 organisasi dan jaringan masyarakat sipil – yang anggotanya mencakup lebih dari 370 kelompok di 85+ negara di enam benua – telah mengirimkan surat terbuka kepada Gugus Tugas Pengungkapan Keuangan Terkait Alam (TNFD) menyoroti bahwa draf terakhirnya gagal menangani beberapa kelemahan terburuk yang akan memfasilitasi greenwashing.
November 2022: rilis pers kelompok masyarakat sipil mengenai draf 3 TNFD: “Reputasi TNFD sebagai pelopor kebijakan greenwashing yang dilakukan perusahaan terhadap alam tetap terjaga”. Rainforest Action Network (RAN) menyusun pemahaman pertamanya terhadap draf TNFD.
November 2022: TNFD meluncurkan kerangka kerja Beta v.03 serta kumpulan laporan lainnya yang dapat diakses di sini.
November 2022: presentasi RAN di International Indigenous Forum on Biodiversity (IIFB) mengenai TNFD.
Oktober 2022: presentasi RAN di Global Canopy yang mendiskusikan bukti contoh konsep mengenai cara TNFD dapat menyertakan pelaporan hak asasi manusia (HAM).
Oktober 2022: Bloomberg mengulas surat terbuka dari Organisasi Masyarakat Sipil (CSO) bulan Oktober (lihat di bawah) dan anggota gugus tugas, BNP Paribas, menyatakan sepenuhnya menyetujui materialitas ganda di Gugus Tugas Pengungkapan Keuangan terkait Alam (TNFD).
Oktober 2022: 48 organisasi dan jaringan, dengan jumlah anggota yang tersebar dalam 220 organisasi di 6 benua, menulis surat terbuka kepada TNFD yang menekankan ‘kekhawatiran mendalam’ mengenai peran dan kiprah TNFD.[xi]
September 2022: Empat organisasi dan jaringan melayangkan surat kepada TNFD berisi perincian keprihatinannya (concerns). Keempat organisasi dan jaringan ini menguraikan bahwa TNFD berisiko menciptakan tindakan yang mengacu pada strategi pemasaran dan komunikasi untuk membangun citra ramah lingkungan (greenwashing) dan menyerukan adanya pendekatan berbasis bukti.
September 2022: Kelompok Kerja PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia merilis laporan tentang pengaruh perusahaan dan ranah peraturannya. Laporan ini menekankan perlunya transparansi, melaporkan tindakan pelobian yang dilakukan perusahaan, dan memastikan berbagai pemangku kepentingan beserta organisasi masyarakat sipil dan organisasi masyarakat adat menjadi bagian penting dari pengambilan keputusan, termasuk kebijakan lingkungan. Laporan ini juga menekankan pentingnya upaya pemulihan.
September 2022: Parlemen Uni Eropa (UE) memutuskan adanya upaya hukum guna memastikan produk yang dijual di UE tidak berasal dari lahan yang terdeforestasi atau terdegradasi, yang juga mencakup persyaratan HAM. Hal ini termasuk keputusan adanya persyaratan yang mencakup lembaga keuangan. Saat ini, peraturan finalnya tengah dinegosiasikan melalui lembaga tripartit Eropa.
September 2022: Blog baru di situs web BankTrack: Merencanakan pengungkapan publik melalui proses tertutup yang tersembunyi?: Alasan Gugus Tugas Pengungkapan Keuangan terkait Alam perlu merombak pendekatannya terhadap transparansi.
September 2022: RAN memublikasikan rilis pers terkait TNFD.
September 2022: Peluncuran laman web Forests & Finance Coalition mengenai TNFD.
Agustus 2022: RAN memublikasikan blog teknis: Bukti baru menegaskan kembali bahwa TNFD tidak memiliki mandat untuk pendekatan ‘nilai perusahaan’ semata
Agustus 2022: Global Forest Coalition memublikasikan blog yang menguraikan tentang keprihatinannya: Anda mungkin belum pernah mendengar tentang TNFD, tetapi TNFD menjadi tantangan dalam ancaman baru dalam strategi greenwashing yang dilakukan perusahaan.
Agustus 2022: Sebanyak 13 CSO mengeluarkan siaran pers bersama yang menyatakan bahwa TNFD, yang didukung PBB, berisiko membuka “peluang baru greenwashing yang dilakukan perusahaan terhadap alam”[x]. Siaran pers ini menekankan kekhawatiran mendalam terhadap draf TNFD bulan Juni 2022 (Beta v0.2) karena tidak menyertakan rekomendasi yang diajukan oleh 28 LSM dan jaringan pada Mei 2022.
Juli 2022: Salah Satu Pimpinan TNFD menyatakan bahwa TNFD harus bersifat wajib di masa mendatang.
Catatan: Negosiasi internasional untuk kesepakatan penting baru mengenai keanekaragaman hayati (kerangka keanekaragaman hayati global) telah menyetujui kalimat dalam Target 15 yang menggarisbawahi bahwa perusahaan dan lembaga keuangan harus “secara rutin memantau, menilai, dan secara penuh dan transparan mengungkapkan dampaknya terhadap keanekaragaman hayati”. Proposal TNFD hingga saat ini tidak mewajibkan pelaporan dampak.
Juli 2022: Suatu laporan baru oleh Kebijakan Sains Antarpemerintah mengenai Keanekaragaman Hayati dan Jasa Ekosistem (IPBES), lembaga penelitian global terkemuka tentang keanekaragaman hayati, menekankan peran keadilan dalam hasil terhadap alam dan masyarakat. Laporan ini juga menyoroti pentingnya keberagaman dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan.
Juni 2022: Pemerintah Inggris menerbitkan Laporan Keuangan gugus tugas GRI. Gugus tugas multipemangku kepentingan ini pertama kali dibentuk pada bulan Juli 2019. Gugus tugas ini beserta kelompok pendukungnya melibatkan individu dari dunia keuangan, perusahaan, dan LSM, termasuk kelompok yang membentuk TNFD. Laporan tersebut sangat merekomendasikan agar Pemerintah Inggris mengesahkan undang-undang untuk menghentikan pembiayaan Inggris yang berkaitan dengan deforestasi. Hal ini menjelaskan alasan inisiatif sukarela dan pendekatan dengan pelaporan saja tidak cukup untuk menghentikan pembiayaan di balik deforestasi.
Juni 2022: TNFD menerbitkan draf kedua kerangka pelaporannya (Beta v0.2). TNFD juga menerbitkan makalah diskusi data TNFD dan panduan uji coba TNFD untuk perusahaan yang melakukan uji coba kerangka TNFD.
Juni 2022: Uji coba kerangka TNFD dengan perusahaan dimulai. TNFD memiliki lima program percobaan terpisah, masing-masing melibatkan beberapa perusahaan untuk menguji dan memberikan tanggapan terhadap proposalnya.
Juni 2022: Rainforest Action Network menerbitkan opini editorial (Op Ed) pada Euroactiv yang mengangkat keprihatinan terhadap TNFD.
Mei 2022: Jaringan Penghijauan Sistem Keuangan (NGFS) di tingkat internasional untuk bank sentral dan pengawas keuangan mengumumkan rencana kerjanya untuk periode 2022-2024. Rencana kerja ini mencakup memprioritaskan gugus tugas untuk risiko terkait alam yang dikepalai oleh staf dari Banque de France dan De Nederlandsche.
Analisis eksposur atau dampak dari ekonomi nasional terhadap alam juga telah dilakukan oleh bank sentral di Prancis, Belanda, dan Malaysia.
Mei 2022: Rainforest Action Network menuliskan sebuah pengajuan kepada kelompok kerja Bisnis dan HAM PBB mengenai Pengaruh Perusahaan dalam Bidang Politik dan Peraturan. Pengajuan ini menyebutkan TNFD sebagai studi kasus persoalan sistemis terkait pengaruh yang tidak semestinya terhadap sektor swasta dalam inisiatif sektor keuangan yang disahkan oleh pemerintah dan/atau pembahasan politik dan peraturan.
Mei 2022: Sebuah Surat Terbuka LSM bersama kepada TNFD yang ditandatangani oleh 28 LSM dan organisasi mengangkat keprihatinan dan rekomendasi terhadap draf bulan Maret 2022. Surat terbuka juga membahas kekhawatiran terkait tidak disertakannya pemegang hak dan CSO Global South dalam proses konsultasi TNFD, tidak dipertimbangkannya HAM, perlunya TNFD untuk secara tegas mewajibkan perusahaan melaporkan risiko dan dampak buruk aktual dan potensial terhadap alam dan masyarakat, serta kekhawatiran bahwa hal tersebut menetapkan standar yang lebih rendah daripada inisiatif perusahaan yang ada di industri berisiko tinggi. Rainforest Action Network juga menyampaikan rekomendasi teknis setebal 98 halaman.
Mei 2022: TNFD mengumumkan kemitraannya dengan IUCN untuk melibatkan masyarakat adat dan penduduk setempat.
Per awal Agustus 2022, tidak ada perincian substantif terkait proses ini dan tampaknya seorang konsultan baru saja direkrut. Tidak seperti program formal lain untuk melibatkan perusahaan, kemitraan ini tampaknya semata-mata merupakan proses formal yang menargetkan pelibatan pemegang hak dan masyarakat sipil.
Mei 2022: Gugus Tugas Pengungkapan terkait Ketidaksetaraan (TIFD) meluncurkan materi informasi yang ditujukan untuk para ahli dan masyarakat awam. Bagian FAQ dalam informasi ini menjelaskan tujuan dan keterkaitannya dengan beberapa pemangku kepentingan, termasuk CSO, sementara akun Twitter milik mereka membantu menjelaskan konsep utama. TIFD tengah mencari bantuan untuk menciptakan proses desain bersama yang sebagaimana mestinya. Namun demikian, material TNFD hampir tidak dipahami oleh non-ahli keuangan.
April 2022: Perlunya TNFD untuk lebih berfokus pada hasil terhadap alam, tidak hanya ‘ketergantungan’ perusahaan, juga diangkat oleh Cardano dan anak perusahaan investornya, Actiam.
Maret 2022: Makalah singkat Third World Network yang dibahas pada Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) juga mengacu pada kekhawatiran (hal.4) bahwa TNFD dapat menyebabkan pembiayaan menjadi lebih rumit bagi beberapa negara tertentu (diuraikan lebih lanjut).
Maret 2022: Laporan akhir Jaringan Penghijauan Sistem Keuangan (NGFS) dan INSPIRE dirilis. Hal ini merujuk pada apa yang disebutnya sebagai ‘endogenitas risiko’, bahwa perusahaan yang berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan boleh jadi bukan merupakan yang paling terdampak oleh kerusakan tersebut. Dengan demikian, penting untuk memastikan agar analisis dan penelitian terhadap risiko terkait alam dan keanekaragaman hayati serta sistem keuangan turut mempertimbangkan dampak, bukan hanya materialitas keuangan.
Maret 2022: TNFD menerbitkan draf pertama kerangkanya, Beta v0.1. Draf tersebut akan disempurnakan melalui tiga draf berikutnya sebelum dirampungkan pada bulan September 2023.
November 2021: Sebuah pernyataan LSM bersama tentang inisiatif sukarela untuk deforestasi, untuk dan oleh lembaga keuangan menggarisbawahi 7 pertanyaan dasar untuk membantu membedakan antara solusi yang keliru dengan perubahan nyata. (Tersedia juga dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Portugis).
Per bulan Juli 2022, TNFD tampaknya tidak memenuhi tindakan tersebut sama sekali.
Oktober 2021: Deklarasi Kunming mencakup komitmen untuk “menghormati, melindungi, dan mendukung HAM saat mengambil tindakan untuk melindungi keanekaragaman hayati”. Deklarasi ini sebagai bagian dari pembahasan yang sedang berlangsung mengenai kerangka kerja keanekaragaman hayati global Pasca 2020.
Catatan: Ekspektasi terhadap HAM dalam perusahaan dan/atau usaha lingkungannya juga dijadikan acuan dalam komitmen internasional lainnya seperti Deklarasi Pemimpin Glasgow tentang Hutan dan Pemanfaatan Lahan, Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional, dan Prinsip Panduan tentang Bisnis dan HAM PBB.
Oktober 2021: GRI menerbitkan Standar Universal yang sudah direvisi, dan akan berlaku pada 1 Januari 2023. GRI pertama kali dimulai pada tahun 2000, dan saat ini merupakan seperangkat standar sukarela yang telah ditentang oleh sebagian besar perusahaan terbesar di dunia. GRI mewajibkan semua pelaporan perusahaan di bawah GRI (termasuk tentang keanekaragaman hayati) untuk menyertakan hal-hal terkait HAM.
Juni 2021: Kelompok Kerja Informal TNFD menerbitkan laporan Nature in Scope yang mencakup ringkasan ruang lingkup, tata kelola, rencana kerja, rencana komunikasi, dan sumber daya TNFD yang diusulkan. Intinya, daftar ini berisikan penerima manfaat dari pekerjaan TNFD, tetapi tidak termasuk pihak yang paling bergantung pada alam atau menghadapi risiko terbesar untuk mempertahankannya.
Mei 2021: The Global Environmental Facility menyetujui pembiayaan sebesar 1,7 juta Dolar AS selama 42 bulan kepada WWF-AS untuk pembentukan TNFD. Hal ini khususnya disebabkan Rencana Pelibatan Pemangku Kepentingan memiliki tingkat pelibatan LSM dan CSO yang rendah. Dalam penilaian risiko dan mitigasi, risiko yang penting tidak ikut dibahas. Hal ini meliputi risiko penyusunan TNFD sebelum disetujuinya suatu tonggak kerangka kerja internasional baru untuk keanekaragaman hayati dunia (yakni, yang berkaitan dengan Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD), dengan tujuan untuk menyetarakannya dengan Kesepakatan Paris tentang Iklim dalam hal keanekaragaman hayati). TNFD dianggap dapat melemahkan norma dan ekspektasi perusahaan yang ada, atau menimbulkan risiko dalam proses pengambilan keputusan yang dikendalikan perusahaan. Dalam dokumen ini juga dinyatakan bahwa kekhawatiran terkait TNFD dapat disampaikan melalui mekanisme keluhan WWF, tetapi tidak ada penjelasan yang disampaikan TNFD secara tertutup atau publik atas mekanisme ini. Rencana tindakan gender mencakup perekrutan dan penunjukan staf, tapi tidak disertai rencana untuk melibatkan pembela lahan perempuan atau organisasi yang bekerja dalam persoalan gender dan alam.
Pembiayaan bersama yang disebutkan dalam dokumen proyek meliputi hibah sebesar 400,000 Dolar AS dari UNDP, juga natura (in-kind) senilai 100,000 Dolar AS. Pada awal tahun 2020, European Forest Institution telah memberikan tender dengan jangka 24 bulan senilai 250,000 Euro kepada Global Canopy untuk mengurus TNFD. Penyedia dana lainnya juga telah berkontribusi kepada TNFD (lihat daftarnya di sini). Masih belum jelas apakah pendanaan ini bergantung pada persyaratan pelibatan pemangku kepentingan yang adil dan setara.
Februari 2021: Telah diterbitkan Tinjauan Dasgupta terkait Ekonomi Keanekaragaman Hayati. Tinjauan ini mengidentifikasi peran utama sistem keuangan dalam mendorong krisis keanekaragaman hayati.
Januari 2021: Blog Global Witness berjudul Alasan pelaporan risiko iklim tidak akan menghentikan industri keuangan dalam mendanai deforestasi menjelaskan alasan utama pelaporan risiko terkait iklim (khususnya berdasarkan TCFD yang dirampungkan pada tahun 2017) telah gagal menghentikan deforestasi. Blog ini mencatat bahwa pendekatan TNFD yang diusulkan kembali mengulang kesalahan ini.
Desember 2020: BankTrack menerbitkan laporan yang mengkaji pelajaran yang dipetik atas alasan Banking Environment Initiative Soft Commodities Compact yang gagal memenuhi ‘nol deforestasi bersih’ dalam jangka waktu enam tahun. Hal ini awalnya merupakan salah satu dari inisiatif pertama dalam bidang keuangan dan alam, serta berbagai kelompok nonperusahaan yang terlibat dalam pembentukan Compact, yang saat ini terlibat dalam TNFD.
Juli 2020: Pengumuman upaya untuk menghimpun TNFD. Kelompok Kerja Informal yang akan membentuk TNFD tidak menyertakan pemegang hak atau CSO Global South selain ahli data lingkungan LSM dan lembaga PBB. Staf senior juga dilibatkan dari berbagai perusahaan yang menghadapi kekhawatiran serius terkait hasil HAM dan lingkungannya sendiri. Selain itu, tidak ada penyusunan protokol peradilan hukum (tidak seperti EFRAG atau GSSB) ataupun proses perancangan bersama (lihat TIFD).[viii]
Januari 2020: Penguncian wilayah (lockdown) pertama yang disebabkan Covid-19 dimulai di Wuhan, Tiongkok. Pandemi global berkontribusi memberikan peringatan mengenai hubungan antara kerugian yang timbul akibat bencana alam (nature loss) dan penyebaran zoonosis. Sejumlah ilmuwan memperkirakan biaya ekonomi karena ketiadaan tindakan akan 100 kali lebih besar dibandingkan biaya pencegahan.
Hingga Januari 2022, Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan bahwa Covid-19 akan menimbulkan kerugian ekonomi dunia sebesar 13,8 triliun Dolar AS di tahun 2024.