TNFD

Gugus Tugas Pengungkapan Keuangan terkait Alam

English – Português – Español – Français

Pengantar

Diluncurkan pada tahun 2021, Gugus Tugas Pengungkapan Keuangan terkait Alam (TNFD) dijalankan oleh 34 pegawai senior dari berbagai perusahaan global. TNFD merupakan inisiatif sukarela yang dipimpin oleh perusahaan. Meski demikian, inisiatif ini disahkan oleh berbagai pihak di kancah internasional. Gugus tugas ini dibentuk guna menyusun kerangka yang menguraikan informasi yang harus dilaporkan secara mandiri oleh perusahaan atau lembaga keuangan mengenai hubungannya dengan alam yang memiliki dampak, atau mungkin berdampak pada bisnisnya. Pelaporan ini dapat mencakup cara perusahaan atau lembaga keuangan menyusun perubahan dalam jangka pendek, menengah, atau panjang. Inisiatif ini tercetus di tengah keadaan masyarakat global yang semakin menyadari bahwa triliunan dolar telah dikucurkan untuk menopang perusahaan dan proyek penyebab terjadinya krisis alam. Draf pertama kerangka TNFD telah diluncurkan pada Maret 2022, lalu draf kedua menyusul pada Juni 2022, dan yang ketiga dan keempat diperkirakan akan dirilis masing-masing pada November 2022 dan Februari 2023, sedangkan versi finalnya akan dirilis pada September 2023.

Banyak orang yang bekerja di garda terdepan krisis alam, termasuk pihak-pihak yang sangat aktif dalam upaya menghentikan perilaku merusak yang dilakukan perusahaan dan lembaga keuangan, yang tidak menyadari adanya TNFD, tidak memahami gugus tugas tersebut, atau merasa bahwa pandangan atau keahlian gugus tugas ini tidak diperlukan.

Prinsip 3 TNFD mengenai ‘risiko terkait alam’ menjabarkan bahwa kerangka ini akan “menanggung risiko terkait alam yang mencakup risiko keuangan materi dan langsung, serta ketergantungan dan dampak terhadap alam dan risiko kelembagaan dan sosial terkait”. Hingga saat ini, kerangka yang diusulkan TNFD tidak mewajibkan perusahaan untuk melaporkan dampak merugikan terhadap alam atau pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terkait yang ditimbulkannya. Gugus tugas ini hanya terdiri dari perusahaan global dan mengesampingkan sepenuhnya suara masyarakat yang berada di garda terdepan krisis alam. Hal ini sangat perlu diwaspadai karena sejak awal prosesnya, TNFD telah memiliki maksud agar kerangka ini menjadi acuan bagi kebijakan publik dan agar penyusunan templat regulasi yang akan datang dapat menjadi pekerjaan TNFD. Meskipun struktur pengambilan kebijakan inti TNFD mengadopsi prinsip ‘dari perusahaan untuk perusahaan’, gugus tugas ini didirikan oleh World Wildlife Fund (WWF), Global Canopy, Program Pembangunan PBB (UNDP), dan Inisiatif Keuangan Program Lingkungan PBB (UNEP-FI). Keberadaan badan PBB di balik pendekatan ini sungguh mengkhawatirkan.

Artikel singkat ini menyajikan pengantar aspek-aspek inti TNFD, termasuk cara kerja TNFD dan alasan di balik kemungkinan TNFD memengaruhi regulasi yang akan datang. Oleh karena itu, artikel ini disusun dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami untuk meminimalkan kekeliruan dan kesalahpahaman mengenai TNFD dari sudut pandang masyarakat sipil. Selain itu, TNFD memiliki situs web dan laman Twitter resmi.

Artikel singkat ini menguraikan kekhawatiran dan rekomendasi yang disampaikan oleh pemegang hak, Organisasi Masyarakat Sipil (CSO) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mengenai proses dan draf kerangka TNFD yang diusulkan. Dalam artikel ini, istilah pemegang hak mengacu pada masyarakat adat, masyarakat keturunan Afrika, masyarakat setempat, pembela tanah dan lingkungan, dan pekerja yang terdampak (termasuk perempuan dan pemuda) yang menjadi bagian dalam kelompok-kelompok ini.

Surat Terbuka Bersama LSM kepada TNFD yang dikeluarkan pada Mei 2022 merupakan pengantar yang baik mengenai kekhawatiran dan analisis terhadap proses dan draf pertama kerangka TNFD. Secara lebih luas, beberapa LSM telah membuat daftar periksa yang berisi tujuh pertanyaan untuk membedakan antara perubahan nyata dengan solusi yang keliru dalam menghentikan pembiayaan yang mendorong kerusakan lingkungan dan pelanggaran HAM dalam industri yang berisiko terhadap hutan, yang tidak dipenuhi oleh pendekatan yang diusulkan TNFD saat ini.

Artikel singkat ini terbagi dalam beberapa bagian yang dapat dibaca terpisah:

Membandingkan peran perusahaan dengan peran pemegang hak, CSO & LSM

Tentang artikel ini

Artikel ini akan terus diperbarui. Kami menerima segala umpan balik dan informasi tambahan dari pemegang hak, kelompok masyarakat sipil, dan pihak-pihak lain yang ingin membagikan pengalaman, rekomendasi, pertanyaan, atau kekhawatirannya mengenai TNFD. Anda dapat menghubungi Shona Hawkes melalui email di shona@ran.org atau WhatsApp/Signal/Telegram  di nomor +61 413 100 864. Kami juga menyambut permintaan informasi dari media. Rainforest Action Network juga telah menyiapkan press briefer tentang TNFD (dalam bahasa Inggris)

Informasi ini diharapkan memberikan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam (atau dengan) proses TNFD. Meskipun sebagian besar struktur TNFD sudah siap, masih ada langkah jelas yang dapat diambil untuk memitigasi beberapa kekurangannya yang bersifat serius dan memastikan gugus tugas ini tidak melemahkan kemajuan yang dicapai inisiatif lain. Kami juga mengundang pihak-pihak yang terlibat dengan TNFD untuk mengungkap posisi kebijakannya secara publik mengenai persoalan utama yang disampaikan dalam artikel ini. 

Jika dokumen tersedia dalam beberapa bahasa, kami telah menautkannya dengan versi bahasa Inggris dan menambahkan catatan akhir dengan tautan ke dokumen terjemahan. Untuk penjelasan singkat, Global Forest Coalition memiliki blog singkat dan penjelasan dalam bentuk audio menarik mengenai TNFD.

Apa yang dimaksud Gugus Tugas Pengungkapan Keuangan terkait Alam?

Gugus Tugas Pengungkapan Keuangan terkait Alam (TNFD) didirikan pada Juni 2021 berdasarkan temuan dan hasil kerja suatu Kelompok Kerja Informal yang diketuai bersama oleh tiga bankir, dan mencakup perusahaan, pemerintah, dan wadah pemikir (think tank). Pada Maret 2022, TNFD menerbitkan draf pertama kerangka pelaporan (Beta v0.1), sebagai langkah pertama dalam proses yang berlangsung selama 18 bulan. Kerangka TNFD akan menguraikan jenis informasi yang harus dilaporkan secara mandiri oleh perusahaan terkait bagaimana hubungannya dengan alam memiliki dampak atau mungkin berdampak pada bisnisnya. Informasi ini dapat mencakup cara perusahaan menyiapkan dirinya untuk perubahan dalam jangka pendek, menengah, atau panjang, jika diperlukan. Premis TNFD adalah bahwa investor akan menggunakan laporan ini sebagai dasar pilihannya, dan menggunakan kekuatan pasarnya untuk memberikan penghargaan kepada perusahaan dengan praktik yang baik dan menjatuhkan penalti bagi perusahaan yang buruk. TNFD merilis draf kedua kerangkanya (Beta v0.2) pada akhir Juni 2022. TNFD akan menyusun dua draf lainnya (November 2022 dan Februari 2023) sebelum merilis versi final pada September 2023. 

TNFD merupakan inisiatif sukarela dan gugus tugas beranggotakan 34 orang yang hanya terdiri atas pegawai senior lembaga keuangan dan perusahaan. Meskipun merupakan inisiatif sukarela, TNFD diharapkan akan menetapkan tolok ukur internasional untuk pelaporan bisnis terkait alam. Sejak awal, pihak-pihak yang bekerja di TNFD berharap dapat memengaruhi pemerintah untuk mengadopsi langkah TNFD sebagai regulasi di masa mendatang dan memasukkannya dalam rancangan proyeknya. TNFD disahkan oleh G20 dan G7, didanai oleh pemerintah dari beberapa negara, dan didirikan oleh badan PBB (antara lain UNDP dan UNEP-FI) serta LSM (WWF dan Global Canopy). Pada tahun 2021, anggaran dua tahunan TNFD diusulkan sebesar 15 juta Dolar AS. TNFD dibuat dengan meniru inisiatif yang ada sebelumnya, yakni Gugus Tugas Pengungkapan Keuangan Terkait Iklim (TCFD). Persyaratan pelaporan yang diselaraskan dengan TCFD atau ketentuan serupa saat ini tengah diadopsi oleh pemerintah di Brasil, Uni Eropa, Hong Kong, Jepang, Selandia Baru, Singapura, Swiss, Inggris, dan Amerika Serikat. TCFD mengklaim pihaknya akan didukung oleh 120 regulator dan entitas pemerintah. Contoh laporan perusahaan yang menggunakan kerangka TCFD dapat dilihat di sini.

Jaringan Penghijauan Sistem Keuangan (NGFS) di tingkat internasional untuk bank sentral dan pengawas keuangan juga telah memprioritaskan risiko terkait alam dalam rencana kerja NGFS tahun 2022-2024. Bank sentral dan pengawas merupakan pengambil keputusan utama dalam pengaturan ekonomi, termasuk pada sektor keuangan. Laporan studi NGFS-INSPIRE terbaru mengenai laporan keanekaragaman hayati dan risiko alam menyebutkan beberapa inisiatif yang berfokus pada pembiayaan (termasuk TNFD) dan menyatakan bahwa “kolaborasi erat antara inisiatif-inisiatif ini dan inisiatif lainnya diharapkan dapat meningkatkan sumber daya dan menghindari upaya yang berulang”. Meskipun merupakan inisiatif sukarela, salah satu pimpinan TNFD sudah menyerukan kepada pemerintah untuk mewajibkan penggunaan kerangka pelaporan TNFD di masa mendatang.

Meskipun TNFD berfokus pada pelaporan, penting digarisbawahi bahwa pelaporan ini bukanlah bentuk transparansi atau ketertelusuran yang memungkinkan masyarakat adat, masyarakat setempat, atau pihak lainnya dapat mengidentifikasi jika suatu perusahaan atau suatu bank memperoleh pasokan dari (atau membiayai) perusahaan atau kegiatan di wilayah operasi mereka. Tantangan lainnya adalah TNFD mengklaim bahwa kerangkanya selaras dengan perjanjian internasional yang penting mengenai masa depan keanekaragaman hayati, yakni Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Global Pasca-2020 yang tengah dinegosiasikan melalui proses Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD). Namun, sebagian besar pekerjaan TNFD akan dilakukan sebelum kerangka kerja keanekaragaman hayati global diselesaikan sepenuhnya, yakni diharapkan paling cepat pada Desember 2022. Sebaliknya, TCFD mengenai iklim diluncurkan setelah Persetujuan Iklim Paris tahun 2015. Pengaturan waktu TNFD ini memiliki implikasi penting. Contohnya, pemusatan HAM masih dinegosiasikan dan ditentukan arahnya dalam ruang pembahasan kerangka kerja keanekaragaman hayati global. Sementara itu, TNFD telah memutuskan untuk tidak memasukkan HAM ke dalam cakupan, kemitraan ahli (knowledge partner), himpunan data acuan, struktur tata kelola, atau kedua draf versi awalnya.

Apa masalah yang dilihat dan diupayakan penyelesaiannya oleh TNFD?

Para ilmuwan internasional telah menyerukan peringatan bahwa kehilangan keanekaragaman hayati global tengah berlangsung dengan kecepatan yang belum pernah disaksikan dalam sejarah manusia, di mana perubahan pemanfaatan lahan dan laut merupakan penyebab langsung utamanya. Muncul berbagai pandangan dan pendapat dari pemegang hak, masyarakat sipil, pemerintah, ilmuwan, dan pihak lain mengenai alasan pelaku bisnis, khususnya perusahaan besar dan lembaga keuangan, terus menimbulkan kerugian bagi alam dan masyarakat, dan tindakan apa saja yang diperlukan untuk menghentikan hal tersebut.

Untuk lebih mendalami TNFD, penting untuk terlebih dahulu memahami masalah spesifik yang dilihat dan diupayakan penyelesaiannya oleh TNFD. Dengan demikian, hal ini juga akan memberikan wawasan tentang asumsi di balik pendekatannya. Sederhananya, asumsi di balik TNFD adalah bahwa tanpa adanya tindakan, maka krisis alam dan keanekaragaman hayati akan menciptakan ketidakpastian dan ketidakstabilan bagi bisnis dan ekonomi. Hal ini dapat terjadi karena bisnis dan ekonomi bergantung pada alam, mulai dari agribisnis yang bergantung pada lebah untuk menyerbuki tanaman mereka hingga pabrik yang bergantung pada air untuk proses pengolahannya. Sebaliknya, kegiatan bisnis justru dapat merusak alam. Di masa mendatang, hal ini dapat menjadi bahaya besar jika terjadi pergeseran ekspektasi sosial terhadap kepedulian akan alam. TNFD berusaha melindungi bisnis, dan ekonomi pada umumnya, dari dampak merugikan dari segi keuangan yang akan timbul akibat berkurangnya keanekaragaman hayati dunia dan kerusakan terkait alam lainnya. Pada gilirannya, pelaporan oleh perusahaan dengan menggunakan kerangka TNFD diharapkan akan memberikan dampak positif dalam menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati dan kerusakan terhadap alam.

TNFD berfokus pada dua solusi utama yang diyakininya akan diperlukan untuk menyelesaikan masalah ini:

      a) menumbuhkan kesadartahuan pada sektor bisnis bahwa mengabaikan alam merupakan risiko keuangan bagi bisnis mereka. Hal ini tidak hanya mengenai perlunya perusahaan dan lembaga keuangan mengidentifikasi risiko potensial pada bisnis mereka di masa yang akan datang, tetapi juga peluang baru yang dapat timbul dari pergeseran pasar di tingkat global yang menjadi lebih memahami peran alam untuk ekonomi; dan

      b) investor, bank, dan pemodal lainnya ingin menciptakan pilihan yang lebih baik, tetapi mereka kekurangan akses terhadap informasi yang andal dan terstandardisasi mengenai hubungan perusahaan dengan alam.

Apa saja kelemahan utama dalam kerangka yang diusulkan TNFD?

Bagian ini menyoroti beberapa kelemahan yang paling serius dari kerangka pelaporan yang diusulkan TNFD. Informasi dan perincian lengkap dapat dilihat pada Surat Terbuka Bersama LSM kepada TNFD bulan Mei 2022. Bagian berikut ini kemudian menyoroti kelemahan dari struktur dan pendekatan TNFD, yang dapat membantu memahami alasan beberapa keputusan yang dibuat tentang kerangka yang diusulkan.

Kerangka yang diusulkan TNFD tidak mewajibkan perusahaan untuk melaporkan risiko dan dampak negatifnya terhadap alam (atau biasa disebut ‘materialitas ganda’)

Prinsip 3 TNFD mengenai ‘risiko terkait alam’ menjabarkan bahwa kerangka ini akan “menanggung risiko terkait alam yang mencakup risiko keuangan material dan langsung, serta ketergantungan dan dampak terhadap alam dan risiko kelembagaan dan sosial terkait”. Namun, kerangka yang diusulkan tersebut tidak mewajibkan perusahaan untuk melaporkan dampak merugikan terhadap alam atau persoalan terkait HAM yang ditimbulkannya. Di dalam draf kerangka TNFD, perusahaan atau lembaga keuangan hanya diwajibkan untuk melaporkan risiko dan peluang signifikan terhadap usaha mereka yang mungkin timbul akibat hubungannya dengan alam. Pelaporan ini harus mencakup risiko atau peluang dalam jangka pendek, menengah, atau panjang. Meskipun TNFD menguraikan bahwa perusahaan harus mengetahui apakah kegiatannya memiliki dampak buruk, atau mungkin berdampak buruk terhadap alam, perusahaan tersebut tidak diwajibkan untuk melaporkan dampak tersebut, kecuali jika mereka yakin bahwa dampak tersebut akan memengaruhi kesehatan keuangannya secara signifikan. Hal ini cenderung sangat subjektif. Perusahaan yang lebih beretika mungkin memandang risiko atau dampak negatif terhadap lingkungan sebagai hal yang buruk bagi bisnisnya, sementara perusahaan yang menyebabkan kerusakan lingkungan justru sebaliknya.

Hal tersebut akan membingungkan karena meskipun TNFD digambarkan sebagai kerangka ‘pengungkapan’ atau ‘pelaporan’, gugus tugas ini malah tidak mewajibkan perusahaan melaporkan risiko dan bahaya terhadap alam atau manusia yang sudah diketahui. Hal ini sangat problematik mengingat perusakan alam akan sangat sulit dikendalikan jika hanya ada sedikit risiko kerusakan alam dari segi hukum dan keuangan yang teridentifikasi. Hal ini juga merupakan penalaran melingkar (circular argument), yakni TNFD disebut-sebut menggunakan kekuatan pasar untuk mengubah status quo di mana kerusakan terhadap alam tidak dianggap sebagai risiko yang signifikan terhadap bisnis, tetapi hanya mewajibkan perusahaan atau lembaga keuangan untuk melaporkan perusakan yang dilakukannya terhadap alam jika perusakan itu merupakan risiko yang signifikan bagi bisnisnya. Dalam praktiknya, hal ini juga mengabaikan kemampuan investor untuk mempertanyakan pandangan perusahaan bahwa perannya dalam kerusakan lingkungan tidak signifikan secara keuangan karena kerugian ini tidak perlu diungkapkan melalui TNFD. 

Pendekatan yang diusulkan TNFD tidak sejalan dengan tindakan yang telah disepakati di perbincangan internasional mengenai kerangka keanekaragaman hayati global di masa mendatang. Perbincangan tersebut telah menyepakati perlunya ‘menghentikan dan mengembalikan hilangnya keanekaragaman hayati’ pada 2030. Target 15 menguraikan bahwa perusahaan dan lembaga keuangan harus ‘memantau, menilai, dan mengungkapkan secara penuh dan transparan dampak yang mereka timbulkan terhadap keanekaragaman hayati secara berkala’ [penekanan ditambahkan]. Pendekatan yang diusulkan TNFD juga tidak sejalan dengan inisiatif seperti Inisiatif Pelaporan Global (GRI) yang sejak tahun 2000 sudah diadopsi oleh sebagian besar perusahaan besar dan telah memiliki standar keanekaragaman hayati selama lebih dari satu dekade. GRI mengadopsi ‘materialitas ganda’ yang ditafsirkan sebagai pelaporan faktor-faktor yang memengaruhi baik kesehatan keuangan suatu perusahaan (‘materialitas keuangan’) dan dampak bisnis terhadap lingkungan dan masyarakat (‘materialitas dampak’). Arahan Pelaporan Berkelanjutan Perusahaan UE yang akan dibentuk juga menerapkan pendekatan serupa. Pendekatan terbatas TNFD hanya mempertimbangkan bagaimana alam telah secara signifikan memberikan dampak terhadap kesehatan keuangan perusahaan saat ini dan bagaimana alam juga akan memberikan dampak di masa depan dalam jangka menengah atau jangka panjang. Kelompok studi NGFS-INSPIRE telah menekankan pentingnya memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana risiko keanekaragaman hayati dapat diartikan sebagai risiko keuangan pada tingkat makroekonomi, sekaligus menunjukkan apa yang disebut sebagai ‘endogenitas risiko’. Artinya, suatu perusahaan yang merusak alam atau keanekaragaman hayati boleh jadi tidak dirugikan oleh risiko itu sendiri, melainkan dapat mengalihkan risiko tersebut ke pihak lain dengan cara rumit. Poin ini menyoroti pentingnya untuk terus mempertimbangkan pertanyaan tentang bagaimana suatu bisnis berdampak pada alam.

Pada draf kedua bulan Juni 2022, TNFD menyatakan bahwa pihaknya telah menerima umpan balik bahwa perusahaan wajib melaporkan ketergantungan dan dampaknya pada alam, terlepas dari berpengaruh atau tidaknya hal ini terhadap kesehatan keuangan perusahaan. Namun hingga saat ini, TNFD memilih untuk tidak menekankan pendekatan ini sehingga semakin mengukuhkan pendekatan yang tidak menyertakan pelaporan dampak terhadap alam. Akan tetapi, pada laporan status TCFD 2021 yang menelaah pekerjaan TCFD terkait iklim, ditemukan hanya 20% responden konsultasi yang melaporkan bahwa risiko atau peluang terkait iklim berdampak pada kinerja keuangannya saat ini. Pelaporan risiko keuangan potensial di masa mendatang turun menjadi 14%. Setidaknya, hal ini menunjukkan bahwa pemahaman dampak aktual dan potensial pada lingkungan (tidak hanya risiko finansial) kemungkinan besar menjadi dasar bagi investor dan pihak lainnya dalam membuat keputusan.

TNFD tidak mewajibkan perusahaan untuk melaporkan pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran terhadap orang-orang yang mencoba melindungi alam dan haknya

Surat Terbuka Bersama LSM kepada TNFD pada bulan Maret 2022 menjelaskan mengapa tindakan TNFD yang tidak menyertakan pelaporan HAM dinilai problematik. Surat ini menyoroti bahwa hasil terhadap alam dan masyarakat saling berkaitan, dan menyebut bahwa “sangat sulit mengidentifikasi kasus risiko atau dampak merugikan terhadap alam yang dilakukan perusahaan, yang tidak memiliki dimensi HAM.” Surat ini mencatat bahwa telah ada puluhan inisiatif perusahaan besar dan multipemangku kepentingan pada industri berisiko tinggi yang mewajibkan pelaporan HAM. Tambahan: “Inisiatif ini beraneka ragam, di antaranya Aluminium Stewardship Initiative, Inisiatif Kerangka Akuntabilitas, Standar Kinerja IFC, Prinsip-prinsip Ekuator, Roundtable on Sustainable Palm Oil, Standar Universal dari Inisiatif Pelaporan Global, dan lainnya. Pengakuan ini memerlukan peningkatan kesadartahuan yang tinggi, serta waktu dan tenaga yang besar untuk mencapainya. Meskipun inisiatif-inisiatif ini masih jauh dari sempurna, TNFD akan melemahkan kemajuan yang telah dicapai terkait HAM dan pelajaran yang telah dipetik selama bertahun-tahun jika TNFD mengabaikannya.” Pada Juli 2022, Platform Kebijakan Sains Antarpemerintah mengenai Keanekaragaman Hayati dan Jasa Ekosistem (IPBES), yakni sebuah lembaga penelitian global terkemuka dalam bidang keanekaragaman hayati, secara khusus menekankan peran keadilan yang memberikan dampak terhadap alam dan masyarakat.

Para pihak yang berada di garda terdepan krisis alam sudah sangat vokal dalam menegaskan pentingnya HAM. Sebagai contoh, hal ini dapat dilihat dalam pernyataan yang disusun bersama, seperti Standar Hak atas Tanah, Deklarasi Jenewa, Pakta Global untuk Melindungi 80% Hutan Amazon pada 2025, Lima Tuntutan Utama Global Alliance of Territorial Communities, Seruan Tindakan dari Global Women’s Assembly for Climate Justice, dan rekomendasi mengenai cara mengintegrasikan pelaporan hak masyarakat adat ke dalam kerangka kerja format TCFD. Ancaman, kriminalisasi, dan pembunuhan terhadap pembela tanah dan lingkungan (sering kali merupakan masyarakat biasa yang mencoba menyelamatkan alam dan melindungi hak atas tanahnya) merupakan mimpi buruk yang terjadi berulang kali. Empat orang tewas setiap minggunya.

TNFD secara resmi menunda keputusan terkait HAM hingga mitranya, IUCN, berkonsultasi dengan masyarakat adat dan penduduk setempat. Hal ini dinilai problematik karena dua alasan. Pertama, TNFD telah memulai progresnya melalui beberapa perusahaan contoh dengan melakukan pengujian dan sosialisasi draf yang membenarkan ekspektasi terkait tidak adanya pendekatan HAM, di mana akan lebih sulit membatalkan progres ini mengingat setiap langkah yang sudah dilalui. Kedua, TNFD dikhawatirkan memanfaatkan penundaannya dalam berkonsultasi dengan masyarakat adat dan penduduk setempat untuk membenarkan keadaan ini. Dalam pengabaian HAM pada tahap ini, TNFD sebenarnya justru menganggap bahwa masyarakat adat dan penduduk setempat tidak menginginkan hak asasinya dihormati, dibandingkan sebaliknya. Hal ini sangat menggelisahkan mengingat peran lembaga PBB dalam mendukung dan mendanai TNFD.Persoalan penting lainnya adalah WWF, sebagai salah satu pendiri TNFD, terlibat dalam skandal HAM internasional. Dugaan pada skandal ini sedang diselidiki oleh kantor audit dan investigasi UNDP. Sejumlah kelompok telah mengkritik respons WWF terhadap skandal ini dengan mengatakan hal ini merupakan indikasi persoalan yang lebih luas sebab WWF beroperasi dengan dasar asumsi yang keliru, yang menganggap persoalan lingkungan dapat diatasi tanpa memastikan bahwa pemegang hak berperan utama dalam pengambilan keputusan atau memandang hak mereka sebagai inti dari semua ini. Kritik serupa terkait TNFD juga telah dijelaskan.

TNFD tidak mewajibkan perusahaan untuk melaporkan pengaduan terhadapnya dan mengabaikan tindakan lainnya yang diperlukan untuk memastikan pelaporan bersifat andal dan akurat

Premis yang dipegang TNFD adalah bahwa ketidakmampuan investor untuk mencurahkan lebih banyak upaya dalam melindungi alam dari dampak merugikan disebabkan karena kurangnya informasi yang memadai. Akan tetapi, TNFD pada praktiknya justru tidak menyinggung apa saja tindakan dan perlindungan yang dibutuhkan untuk memastikan informasi yang dilaporkan oleh perusahaan telah kredibel dan dapat diandalkan. Sebaliknya, TNFD berisiko digunakan sebagai alat bantu greenwashing.

Dalam hal ini, sebagaimana telah disoroti oleh sejumlah LSM, TNFD dapat menggunakan alat bantu yang telah digunakan perusahaan. Hal yang tidak kalah pentingnya yaitu publikasi daftar keluhan yang berisi pengaduan terhadap perusahaan. Daftar perusahaan yang sedang menghadapi pengaduan atas rekam jejaknya terkait lingkungan atau HAM (beserta sifat pengaduannya) penting untuk diketahui investor, pembeli, dan publik secara umum. Perusahaan juga dapat memublikasikan daftar perusahaan yang telah diputus atau dikecualikan dari kerja sama bisnisnya karena adanya persoalan lingkungan atau sosial. First People’s Worldwide dan organisasi lainnya juga telah mendorong pentingnya pelibatan masyarakat adat dan wilayah adat di wilayah-wilayah yang menjadi lokasi operasi perusahaan, serta wilayah pemasok atau yang dibiayai oleh perusahaan. Banyak inisiatif telah mendorong perlunya rantai pasok yang transparan dan dapat dilacak sepenuhnya secara publik dan, secara lebih luas lagi, menghormati hak penduduk setempat untuk mengetahui apa saja perusahaan yang beroperasi, memperoleh pasokan, atau membiayai kegiatan di wilayah mereka. Sourcemap memperkirakan bahwa sebanyak 15-20% transaksi komoditas mentah merupakan tindakan curang, yang membuktikan pentingnya memiliki data yang dapat diverifikasi secara independen. Selain itu, penting pula untuk mengetahui apakah suatu perusahaan melakukan pelobian terhadap hukum lingkungan yang lebih kuat untuk menilai kesesuaian rencana mereka dengan praktiknya. Anggota gugus tugas TNFD sendiri tidak mengungkapkan posisi publiknya terkait hal yang harus disertakan TNFD. 

Porsi kebijakan, rencana, dan iming-iming perusahaan mengenai hal yang akan dilakukannya di masa mendatang sering kali mendapatkan porsi lebih besar dibandingkan respons konkret mereka terhadap kekhawatiran yang telah muncul sebelumnya. Hal ini dapat menunjukkan pandangan yang keliru atas tindakan dan prioritas nyata perusahaan.

TNFD berencana mempercepat pedoman sektor dan pedoman lainnya

Pada laporan versi 2 bulan Juni 2022, TNFD telah menguraikan tujuannya untuk memublikasikan serangkaian pedoman yang berbasis sektor, ‘bentang alam’ (lahan, perairan tawar, laut, dan atmosfer), serta potensi lokasinya. Pedoman spesifik terkait sektor atau bentang alam ini akan memberikan saran tambahan terhadap pelaporan inti TNFD. TNFD juga akan menyediakan panduan untuk perbankan, pemilik aset, pengelola aset, penanggung, dan lembaga keuangan pembangunan. Panduan ini akan dipublikasikan pada bulan November 2022 (draf 3) atau Februari 2023 (draf 4) sebelum dirampungkan pada September 2023. Bagi pihak yang berpengalaman menyusun pedoman berbasis sektor melalui diskusi multipemangku kepentingan, rentang waktu ini dikhawatirkan terlalu singkat. Dalam merespons draf pertama pada bulan Maret 2022, beberapa LSM telah mengisyaratkan bahwa jika TNFD berupaya menyusun panduan tingkat bioma, maka hal ini (jika disusun dengan baik) dapat membuka peluang untuk menjalin hubungan yang berarti dan bertahan lama, yang didorong oleh pemegang hak dan para pihak yang aktif di tingkat lokal. Akan tetapi, beberapa LSM ini memperingatkan bahwa konsultasi yang sebenarnya membutuhkan waktu beberapa saat dan mendesak TNFD untuk memperpanjang rentang waktu penyusunannya, serta mencari pendanaan yang sesuai untuk melakukannya. Meski demikian, jadwal ini tetap tidak diubah.

Sulit membayangkan rencana TNFD untuk menyusun begitu banyak panduan dalam waktu yang terlalu singkat. Keadaan ini menyiratkan bahwa TNFD hanya menyalin panduan yang sudah ada. Hingga saat ini, TNFD lebih banyak mengandalkan panduan sektor yang berdasarkan pada sebagian kecil risiko keuangan, termasuk beberapa pedoman yang masih dalam tahap penyusunan, seperti Dewan Standar Keberlanjutan Internasional (ISSB), dibandingkan pedoman yang sudah disempurnakan selama bertahun-tahun berdasarkan masukan dari berbagai kelompok. Sebagai contoh, TNFD telah menetapkan kategori sektor yang mengacu pada Dewan Standar Akuntansi Keberlanjutan (SASB). Bahkan, jika SASB digunakan sebagai dasar penyusunan isi panduan sektor TNFD di masa mendatang, hal ini akan sangat problematik karena SASB hanya berfokus pada risiko keuangan terhadap bisnis dibandingkan dampak, dan gagal menyertakan tindakan HAM yang menjadi standar dalam panduan industri lainnya. Berbagai kekhawatiran telah muncul sejak TNFD memutuskan untuk tidak menyertakan HAM pada draf awalnya, terlepas dari hal-hal pembeda yang dimilikinya di antara sebagian besar inisiatif multipemangku kepentingan yang paling menonjol. TNFD tampaknya ditakdirkan akan mengulangi kesalahan seperti TCFD yang mengabaikan sebagian besar Lampiran Produk Hasil Pertanian, Pangan, dan Hutannya karena tidak dapat menyelaraskan kerangkanya dengan pelajaran dan praktik dasar yang sudah diadopsi selama bertahun-tahun sebagaimana dijabarkan di sini (hal.4). Keadaan ini berisiko menurunkan standar ekspektasi sektor sehingga melemahkan kemajuan yang sudah dicapai.

Apa saja kelemahan utama dalam struktur dan pendekatan TNFD?

Kelemahan dari usulan TNFD merupakan tanda adanya persoalan yang lebih luas dalam struktur dan pendekatannya.

Dipengaruhi perusahaan: Kerangka TNFD yang tengah disusun (oleh perusahaan sendiri) menunjukkan perusahaan telah menyadari kemungkinan kerangka ini diadopsi ke dalam regulasi nasional di masa mendatang

TNFD bukan sekadar inisiatif sukarela. Ambisi TNFD untuk memengaruhi kebijakan pemerintah di masa mendatang sudah ditunjukkan sejak awal prosesnya, dimasukkan ke dalam rancangan proyeknya, dan ditegaskan oleh salah satu ketua TNFD. TNFD secara terang-terangan dan sengaja menjalin hubungan dengan pemerintah, badan regulasi, organisasi sains internasional, LSM (WWF dan Global Canopy), badan PBB, dan inisiatif pelaporan lainnya. Gugus tugas ini juga didukung secara publik oleh G7 dan G20. Pesan dan pemilihan namanya bahkan benar-benar mirip dengan Gugus Tugas Pengungkapan Keuangan terkait Iklim, yang sudah membentuk dasar regulasi baru di beberapa negara. Kesimpulannya, TNFD berusaha meninggikan posisinya melalui hubungan dan koneksi ini untuk memperkuat legitimasi dan keunggulannya. Di saat yang sama, pernyataan misi TNFD sebagai inisiatif sukarela yang ‘dipimpin oleh pasar’ secara gamblang menunjukkan bahwa gugus tugas ini dikendalikan, dipimpin oleh, serta bertanggung jawab kepada perusahaan besar. TNFD juga terang-terangan berusaha menghimpun dukungan perusahaan pada platformnya.

TNFD ditunjukkan sebagai bagian penting dari solusi internasional untuk menghentikan pembiayaan triliunan dolar yang menyebabkan krisis alam. Ini mengabaikan bahwa semua kuasa pengambilan keputusan berada pada kepentingan perusahaan, mulai dari gugus tugas TNFD yang beranggotakan 34 orang ini hingga program percontohan perusahaan dan kelompok konsultasi yang berfokus pada pembiayaan. Kegiatan dan diskusi yang padat mengenai himpunan data yang kompleks dapat mempersulit identifikasi fakta bahwa perusahaan mengendalikan preseden dan asumsi inti TNFD. Artikel kami berjudul “Bagaimana proses tata kelola, pengambilan keputusan, dan umpan balik TNFD?” [masukkan pranala pada artikel ini] menyoroti perbedaan antara suara perusahaan dan suara pemegang hak, CSO, atau LSM pada proses TNFD.

Draf kedua kerangka TNFD tidak mewajibkan perusahaan untuk melaporkan bahaya yang ditimbulkannya kepada alam dan masyarakat, keterkaitannya dengan pelanggaran hak asasi orang-orang yang membela atau bergantung pada alam, atau bahkan melaporkan jika terdapat pengaduan terhadap suatu perusahaan. Hal tersirat dalam model kerangka pelaporan TNFD ini adalah bahwa banyak pembahasan penting yang tidak menjadi wewenang mereka, seperti peran akuntabilitas dalam mengalihkan pembiayaan atau hak perusahaan untuk tetap memperoleh keuntungan dari kegiatan yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan, pelanggaran HAM, atau bahkan praktik ilegal yang melampaui pelingkupannya. Pada laporan yang diterbitkan pada Juli 2022, Platform Kebijakan Sains Antarpemerintah mengenai Keanekaragaman Hayati dan Jasa Ekosistem (IPBES) menegaskan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan inklusi dalam pengambilan keputusan sangat penting untuk memberikan hasil bagi alam.

Hal yang paling mengkhawatirkan adalah peran badan PBB (UNEP dan UNDP) sebagai pendukung utama TNFD. Fakta bahwa badan PBB akan mendukung suatu proses yang jelas diharapkan dapat memengaruhi kebijakan pemerintah di masa mendatang, tetapi semua keputusannya dikendalikan oleh perusahaan ini sangat mengkhawatirkan. Pada peluncurannya di bulan Juni 2021, TNFD bahkan telah abai dalam mengidentifikasi pemegang hak sebagai pemangku kepentingan dalam TNFD. Dokumen pendanaan bulan Mei 2021 mengungkapkan bahwa suatu rencana tindakan gender tidak berhasil mewajibkan TNFD untuk melakukan analisis gender terhadap usulannya atau juga melibatkan organisasi perempuan. Hal ini terjadi justru ketika gender menjadi topik hangat dalam pembahasan kerangka keanekaragaman hayati global CBD. Baru-baru ini, TNFD mengumumkan kemitraannya dengan IUCN untuk berkonsultasi dengan para pemimpin adat di berbagai negara, tetapi tidak diketahui siapa saja yang akan terlibat dan bagaimana cara kerjanya. Meskipun telah meminjamkan namanya dalam  inisiatif ini, keterlibatan badan PBB ini tampaknya tidak bergantung pada persyaratan ambang batas yang berlaku pada TNFD untuk melibatkan pemegang hak atau CSO akar rumput dengan setara. Hal ini bertujuan untuk menyelaraskannya dengan hukum HAM internasional atau bahkan potensi target kerangka kerja keanekaragaman hayati global.

Rainforest Action Network (RAN) telah menyampaikan kekhawatiran mengenai TNFD dalam studi kasus pengaruh perusahaan yang tidak semestinya terhadap proses regulasi dan politik. Tindakan perusahaan ini bahkan telah membatasi imajinasi kami mengenai apa yang kami yakini sebagai wujud seharusnya dari perusahaan yang bertanggung jawab. Pihak-pihak yang paling terdampak atas krisis alam yang disebabkan perusahaan global tidak banyak berkomentar selama proses ini atau bahkan berpendapat bahwa kerangka ini akan berhasil. Kekhawatiran ini disampaikan dengan lebih terperinci dalam surat RAN untuk PBB pada Mei 2022.

TNFD mengesampingkan pihak-pihak yang berada di garda terdepan krisis alam, seperti pemegang hak, masyarakat adat, dan pembela lingkungan

Dalam pekerjaannya, TNFD secara khusus berfokus untuk menjalin kerja sama dengan perusahaan global dan ahli data (pendekatan yang disebut ‘berbasis ilmiah’). Perusahaan merupakan ahli di bidang pasar, sedangkan ilmuwan dan ahli data memiliki pengetahuan untuk mengukur alam. Namun, pemahaman pasar dan pengukuran metrik lingkungan saja tidak cukup untuk merancang hasil yang efektif. Langkah yang tidak efektif dapat menghambat tindakan nyata atau menimbulkan kekeliruan dengan membiarkan terjadinya greenwashing, yakni suatu upaya yang seolah-olah membantu alam, tetapi justru terus merusaknya. Masyarakat yang berada di garda terdepan krisis alam, termasuk mereka yang memiliki keahlian turun-temurun dalam menjaga hutan atau melindungi tanah dan air, sering kali memiliki pengetahuan terbaik mengenai jenis-jenis tindakan yang dapat (atau tidak dapat) memberikan pengaruh pada perubahan sosial. Terdapat sejarah panjang yang menunjukkan bahwa masyarakat adat, penduduk setempat, pembela lingkungan, dan organisasi akar rumput (termasuk perempuan, pemuda, dan pekerja dalam kelompok-kelompok ini) berkontribusi dalam memberikan analisis atau gagasan mengenai perusahaan, pemerintah, atau inisiatif perusahaan, dan menuntut dilakukannya langkah efektif dan menentang greenwashing dan cara-cara perusahaan lainnya untuk menjaga reputasinya. Meski telah mendorong kesadaran dunia mengenai pentingnya alam bagi kehidupan, perekonomian, dan mata pencaharian, kelompok-kelompok ini justru dianggap tidak penting oleh TNFD.

TNFD telah menerima pembiayaan senilai jutaan dolar, dengan anggaran yang diusulkan sebesar 15 juta Dolar AS selama dua tahun dan menjalin hubungan dengan 16 ‘Kemitraan Ahli’. Namun, terlepas dari semua upaya ini, TNFD gagal mempertanyakan perihal yang sangat mendasar dalam mengidentifikasi jenis tindakan industri yang paling efektif dan tidak efektif, serta mengadopsi pembelajaran yang sudah diperoleh.

Pertanyaan tersebut mencakup:

o   Apa saja pernyataan bersama dan rekomendasi yang sudah ada, yang telah diajukan pemegang hak dan pihak lainnya mengenai persoalan terkait alam, dan bagaimana rekomendasi ini dapat dimasukkan ke dalam pekerjaan TNFD?

o   Jika usulan draf TNFD sudah ada, apa dampak kerangka ini dalam kasus nyata atau kerusakan alam yang disebabkan oleh perusahaan, yang tengah diperjuangkan oleh masyarakat adat dan pemegang hak lainnya?

o   Mengapa TCFD gagal memberikan pengaruh terhadap deforestasi dan pelanggaran HAM, dan pelajaran apa yang dapat dipetik TNFD berdasarkan pendekatan ini?

o   Berdasarkan draf TNFD saat ini, apakah pemegang hak berpendapat bahwa TNFD akan berhasil melakukan perubahan? Jika ya, mengapa? Jika tidak, apa alasannya?

o   Tindakan apa yang dapat secara efektif meningkatkan tekanan terhadap perusahaan untuk mengubah hubungannya dengan alam dan masyarakat?

Meskipun TNFD menyatakan keinginannya untuk melibatkan pemegang hak dan memiliki maksud yang mungkin tulus, secara konkret TNFD dengan jelas menyampaikan bahwa pihaknya tidak mengutamakan keahlian pemegang hak. TNFD telah menginisiasi suatu konsultasi dengan masyarakat adat melalui IUCN. Namun, secara lebih umum, tidak adanya informasi dalam bahasa yang mudah dipahami, keterbukaan acara, anggota pegawai yang dikhususkan untuk bekerja sama dengan pemegang hak, atau uji coba rekomendasinya pada kasus-kasus nyata tidak akan membantu membangun kepercayaan dalam proses ini. Banyak kelompok juga dengan sendirinya akan merasa skeptis akan kemampuan mereka untuk memengaruhi perubahan melalui suatu proses yang sarat akan kekuasaan perusahaan dan lembaga keuangan dalam pengambilan keputusan. [Tabel: Membandingkan peran perusahaan vs peran pemegang hak, CSO, dan LSM].

Cara bagaimana TNFD akan memengaruhi keputusan dalam kasus nyata masih belum jelas, sehingga ‘akankah ini berhasil?’

Kekhawatiran utama mengenai proses TNFD adalah fakta bahwa gugus tugas ini gagal mempertanyakan dan mengarahkan pertanyaan yang paling mendasar, yakni ‘akankah ini berhasil?’. Banyaknya perusahaan, bank, dan pendukung pemerintah yang dapat dihimpun tidak akan berarti jika upayanya tidak efektif. Suatu pendekatan yang berbasis bukti harus mencakup uji coba pendekatan yang diusulkan TNFD pada berbagai kasus yang terjadi saat ini, yang melibatkan kerusakan lingkungan oleh perusahaan, dimulai dari yang paling parah dan mendesak. Sebagai contoh, pendekatan ini harus diuji coba apakah kerusakan terkait alam akan disertakan dalam laporan TNFD apabila keadaan kerangka tidak mengizinkan atau mendorong adanya informasi keliru dan apabila jenis informasi ini merupakan informasi yang paling mungkin memaksa investor dan pihak lainnya untuk bertindak. Pendekatan ini juga harus secara terbuka menyampaikan apakah TNFD cenderung (atau tidak) untuk benar-benar memberdayakan para pihak yang meminta pertanggungjawaban lebih kepada perusahaan atas kerusakan terkait alam. Selain itu, beberapa kelompok juga telah bekerja sama dengan RAN untuk memberikan serangkaian studi kasus kepada TNFD secara tertutup. Analisis ini membuat LSM melakukan pelacakan terhadap TNFD untuk secara khusus memprioritaskan persoalan tertentu yang sejauh ini belum ditangani TNFD. TNFD juga tampaknya belum meminta 16 Mitra Ahlinya untuk melakukan analisis studi kasus sistematis. (Lihat juga Studi Kasus). [pranala menuju studi kasus JBS]

TNFD juga mengabaikan permintaan untuk menjajaki potensi implikasi positif atau negatif dari usulannya mengenai ketidakadilan dan ketidaksetaraan. Dengan mempertimbangkan risiko terkait alam sebagai risiko keuangan, Third World Network telah menyampaikan kekhawatirannya bahwa TNFD dapat meningkatkan biaya yang harus dibayarkan negara-negara yang mengalami krisis utang dengan memberikan dampak pada peringkat kreditnya. Hal ini justru dapat mendorong negara-negara ini mencari pembiayaan jangka pendek dengan menyetujui proyek-proyek yang merusak alam.

Kurangnya proses multipemangku kepentingan yang kredibel dan adil juga menyebabkan tidak dapat dilakukannya pengujian dan penyelidikan lebih mendalam terhadap beberapa asumsi dasar yang mendorong usulan TNFD saat ini. TNFD tampaknya hanya berfokus pada diskusi data, tetapi pertanyaan sederhana sering kali luput dari cakupannya.

Jika perusahaan tidak diwajibkan memublikasikan dampaknya terhadap alam atau melaporkan pengaduan yang dilaporkan terhadapnya, maka:

·  Seberapa andalkah pelaporan publik yang akan disampaikan?

·  Akankah TNFD mewajibkan perusahaan yang beroperasi di industri yang berisiko tinggi pada area yang juga berisiko tinggi untuk memahami rantai pasoknya sendiri?

·  Jika sejauh ini TCFD tidak mampu menghentikan kerusakan lingkungan secara signifikan dan TNFD dibentuk berdasarkan TCFD, bukankah hal ini akan menimbulkan risiko terulangnya kerusakan yang sama, terutama dengan mengingat bahwa hutan mencakup 80% keanekaragaman hayati daratan?

Contoh Studi Kasus: Seperti apa bentuk pelaporan JBS dengan kerangka TNFD?

JBS adalah perusahaan pengemasan daging terbesar di dunia. Pada tahun 2020, berbagai LSM, agensi media, investor, dan bahkan auditor perusahaan ini sendiri mengangkat isu tentang klaim lingkungan JBS atau menyampaikan dugaan bahwa perusahaan ini memperoleh pasokan hewan ternak dari puluhan ribu hektar lahan terdeforestasi di Amazon Brasil. Persoalan ini diangkat oleh Greenpeace Brasil, Bureau of Investigative Journalism, Chain Reaction Research, DNV-GL, Amnesty International, Global Witness, dan Nordea. JBS telah membantah sebagian besar klaim ini. Lembaga pemeringkat kredit juga mengisyaratkan bahwa mereka tidak percaya deforestasi memberikan dampak keuangan signifikan terhadap bisnis JBS.

Dalam laporan mandirinya tahun 2021 mengenai produk ternak untuk kriteria Hutan CDP, JBS tidak menyebutkan laporan-laporan ini dan mendapatkan peringkat ‘B’ yang masih menguntungkannya. Berdasarkan usulan TNFD saat ini, laporan TNFD perusahaan ini kemungkinan tidak akan banyak berubah.

Sebaliknya, jika TNFD mewajibkan JBS untuk memublikasikan daftar keluhan berisi aduan dan melaporkan dampak terkait alam (tidak hanya risiko keuangan terhadap bisnis), informasi ini kemungkinan besar dapat diperoleh.

 TNFD tidak memiliki mekanisme untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan. Hal ini berarti tidak ada konsekuensi bagi perusahaan yang merugikan alam dan masyarakat

Sebagai inisiatif pelaporan, proses yang dirancang TNFD tidak memasukkan akuntabilitas, melainkan hanya pelaporan. Dengan kerangka TNFD, perusahaan tidak menghadapi konsekuensi akibat tidak melakukan pelaporan mandiri dengan akurat atau atas kerusakan yang dapat ditimbulkannya, hasil kontribusinya, atau berkaitan langsung pada alam (atau masyarakat), bahkan yang bersifat ilegal. Suatu perusahaan tetap dapat memperoleh keuntungan dari kegiatan pelibatan atau pembiayaan yang merugikan alam atau masyarakat. Dalam draf terbarunya, suatu perusahaan bahkan tidak diwajibkan untuk melaporkan jika terdapat keluhan atau dugaan mengenai uji kelayakan atau kerugian yang ditimbulkannya terhadap alam dan masyarakat. Hal ini berarti bahwa masyarakat, perusahaan, atau bank lain yang berkepentingan dengan perusahaan terkait tidak dapat dengan mudah mengidentifikasi hal yang dikritik pihak lain mengenai keandalan pelaporan risiko atau dampaknya terhadap alam dan HAM.

Pada Juli 2022, IPBES (kelompok ilmuwan keanekaragaman hayati terkemuka di dunia) merilis laporan yang merekomendasikan, di antara sejumlah tindakan, bahwa keadilan adalah bagian penting untuk mengatasi kerusakan alam.

TNFD tidak menyelesaikan daftar periksa ‘solusi yang keliru’

Pada bulan November 2021, sekelompok LSM mengeluarkan pernyataan media mengenai cara membedakan perubahan nyata dan solusi yang keliru dalam hal menghentikan pembiayaan yang berkaitan dengan deforestasi. Pernyataan ini berisi daftar periksa pertanyaan dasar. Meskipun tidak dapat mengklaim bahwa pernyataan ini mewakili seluruh pemegang hak dan CSO atau persoalan terkait alam lainnya, pernyataan ini mengilustrasikan pentingnya mempertanyakan hal-hal dasar yang utama kepada inisiatif seperti TNFD.

Daftar periksa untuk mengidentifikasi perubahan nyata dari solusi yang keliru
Dari: Pernyataan bersama LSM tentang inisiatif sukarela mengenai deforestasi, bagi dan oleh lembaga keuangan (November 2021) 
PertanyaanPendekatan TNFD
Apakah masyarakat adat dan masyarakat hutan lainnya, yang merupakan ahli sesungguhnya penyelamatan hutan,
sudah menjadi inti dari perancangan ‘solusi’ ini, dan apakah mereka merasa ‘solusi’ ini akan berhasil? 		Tidak. 
Apakah menghargai hak asasi masyarakat hutan dan pemegang hak lainnya dianggap penting dalam mengatasi deforestasi? Tidak.
Apakah masyarakat mengetahui siapa yang membiayai kegiatan di wilayah mereka, dan apakah pihak yang membiayai
ini transparan mengenai apa dan siapa yang dibiayai di sektor yang berisiko terhadap hutan? 		Tidak.
Apakah ada pencegahan bagi lembaga keuangan agar tidak mengambil keuntungan yang berkaitan dengan deforestasi? Tidak.
Apakah lembaga keuangan diharuskan untuk memberi ganti rugi kepada masyarakat dan hutan yang terdampak, termasuk
pihak-pihak yang turut menyuarakan kondisi mereka saat ini? 		Tidak.
Apakah saat ini lembaga keuangan diharuskan untuk tidak lagi terlibat dalam deforestasi? (yang berarti tidak ada celah
untuk menunda tindakan sampai tahun 2025, 2030, atau 2050)  		Tidak.
Apakah lembaga keuangan bertanggung jawab atas tindakannya, dan apakah mereka menerima akibat dari praktik
buruk yang dilakukannya?		Tidak.

Kurangnya komunikasi yang jelas dari TNFD menyebabkan kerangka ini membingungkan dan rentan disalahartikan

Pada akhirnya, semua pihak yang peduli pada alam atau bergantung padanya harus mampu memahami dan terlibat dengan TNFD. Diskusi mengenai cara terbaik mengalihkan triliunan dolar pembiayaan yang mendorong krisis alam tidak hanya sekadar menjadi kepentingan bankir atau perusahaan global, melainkan menjadi salah satu tantangan kebijakan publik yang penting di zaman sekarang. Tidak ada yang memiliki kepentingan lebih besar dalam hal keberhasilan atau kegagalan TNFD selain para pembela tanah dan lingkungan  yang berada di garda terdepan dan organisasi lokal yang mendukungnya. Namun, TNFD masih sulit untuk diakses oleh pihak yang bukan berasal dari dunia keuangan. Menariknya, beberapa LSM telah menemukan kesalahpahaman tentang TNFD di lingkungan akademisi, pejabat pemerintah, atau CSO.

Dilihat dari dua sisi, komunikasi TNFD ini membingungkan. Pertama, komunikasi ini tidak menggunakan bahasa yang mudah dimengerti guna memastikan agar analisis dan proposalnya dapat dipahami oleh semua orang. Inisiatif seperti sumber daya Follow the Money memberikan contoh baik mengenai bagaimana konsep keuangannya dapat dijelaskan dengan cara sederhana.

Kedua, dokumen teknis TNFD sangat membingungkan. Sejauh ini, TNFD tidak mampu memberikan contoh konkret mengenai penyajian laporan. Hal ini merupakan salah satu cara yang paling sederhana untuk menyajikan dan menguji rekomendasinya. Permasalahan lainnya adalah istilah yang digunakan. Istilah kunci seperti ‘materialitas’ atau ‘grup perusahaan’ tidak dijelaskan dalam glosariumnya. Contohnya, TNFD menyebutkan dalam tiga dari tujuh prinsipnya, bahwa mereka meneliti ‘risiko terkait alam’ dengan menyoroti bahwa TNFD akan “menyertakan risiko terkait alam yang mencakup risiko keuangan material langsung, ketergantungan, dan dampak alam serta risiko organisasi dan sosial terkait”. Berdasarkan pernyataan ini, sebagian orang berasumsi bahwa TNFD akan mewajibkan suatu perusahaan untuk melaporkan dampaknya terhadap alam dan persoalan potensial terkait HAM. Hanya dengan melakukan analisis mendalam dari analisis teknis TNFD, jelas bahwa hal ini tidak terjadi dalam draf yang ada saat ini. 

Pembahasan dalam dokumen TNFD juga sering berganti-ganti, yakni antara persyaratan pelaporan TNFD dan suatu proses yang disebut LEAP. Dokumen TNFD membahas panjang lebar berbagai langkah dan penilaian yang harus digunakan suatu perusahaan untuk mengidentifikasi dan menilai ketergantungan dan dampaknya terhadap alam. Hal ini mendorong beberapa pihak berasumsi bahwa langkah dan penilaian tersebut akan muncul dalam pelaporan TNFD. Namun, jika mengacu pada kerangka kedua TNFD, tampaknya hal tersebut tidak terjadi. Suatu laporan TNFD memuat hal-hal yang diyakini oleh perusahaan sebagai risiko atau peluang signifikan keuangan yang akan timbul akibat hubungannya dengan alam. Di balik semua ini, suatu perusahaan pertama-tama harus secara tertutup mengidentifikasi ketergantungan atau dampaknya terhadap alam untuk dapat menyusun laporan ini, tapi tidak diwajibkan untuk mengungkapkannya dalam laporan publik. Jika perusahaan belum memahami bagaimana cara melakukannya, TNFD telah mengembangkan suatu alat bantu bernama LEAP sebagai panduan untuk pendekatan ini. Pembahasan mengenai LEAP dan TNFD secara bersamaan atau bahkan terkadang penyebutan LEAP sebagai LEAP TNFD ini menimbulkan kebingungan.

Jadwal dan Sumber Daya

Di bawah ini merupakan rangkuman beberapa dokumen dan kegiatan utama, dimulai dari yang terbaru. Bersamaan dengan dokumen utama TNFD, juga disertakan dokumen terkait dengan persoalan yang diajukan oleh berbagai LSM dan jaringan, khususnya yang terdapat dalam Surat Terbuka kepada TNFD Mei 2022.
Bagian Jadwal dan Sumber Daya ini diperbarui secara berkala dan mencantumkan tautan menuju berbagai pernyataan, presentasi, dan upaya lain terkait TNFD yang dibuat oleh organisasi masyarakat sipil.

Mei 2023 – 62 organisasi dan jaringan masyarakat sipil – yang anggotanya mencakup lebih dari 370 kelompok di 85+ negara di enam benua – telah mengirimkan surat terbuka kepada Gugus Tugas Pengungkapan Keuangan Terkait Alam (TNFD) menyoroti bahwa draf terakhirnya gagal menangani beberapa kelemahan terburuk yang akan memfasilitasi greenwashing.

November 2022: rilis pers kelompok masyarakat sipil mengenai draf 3 TNFD: “Reputasi TNFD sebagai pelopor kebijakan greenwashing yang dilakukan perusahaan terhadap alam tetap terjaga”. Rainforest Action Network (RAN) menyusun pemahaman pertamanya terhadap draf TNFD.

November 2022: TNFD meluncurkan kerangka kerja Beta v.03 serta kumpulan laporan lainnya yang dapat diakses di sini.

November 2022: presentasi RAN di International Indigenous Forum on Biodiversity (IIFB) mengenai TNFD.

Oktober 2022: presentasi RAN di Global Canopy yang mendiskusikan bukti contoh konsep mengenai cara TNFD dapat menyertakan pelaporan hak asasi manusia (HAM).

Oktober 2022: Bloomberg mengulas surat terbuka dari Organisasi Masyarakat Sipil (CSO) bulan Oktober (lihat di bawah) dan anggota gugus tugas, BNP Paribas, menyatakan sepenuhnya menyetujui materialitas ganda di Gugus Tugas Pengungkapan Keuangan terkait Alam (TNFD).

Oktober 2022: 48 organisasi dan jaringan, dengan jumlah anggota yang tersebar dalam 220 organisasi di 6 benua, menulis surat terbuka kepada TNFD yang menekankan ‘kekhawatiran mendalam’ mengenai peran dan kiprah TNFD.[xi]

September 2022: Empat organisasi dan jaringan melayangkan surat kepada TNFD berisi perincian keprihatinannya (concerns). Keempat organisasi dan jaringan ini menguraikan bahwa TNFD berisiko menciptakan tindakan yang mengacu pada strategi pemasaran dan komunikasi untuk membangun citra ramah lingkungan (greenwashing) dan menyerukan adanya pendekatan berbasis bukti.

September 2022: Kelompok Kerja PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia merilis laporan tentang pengaruh perusahaan dan ranah peraturannya. Laporan ini menekankan perlunya transparansi, melaporkan tindakan pelobian yang dilakukan perusahaan, dan memastikan berbagai pemangku kepentingan beserta organisasi masyarakat sipil dan organisasi masyarakat adat menjadi bagian penting dari pengambilan keputusan, termasuk kebijakan lingkungan. Laporan ini juga menekankan pentingnya upaya pemulihan.

September 2022: Parlemen Uni Eropa (UE) memutuskan adanya upaya hukum guna memastikan produk yang dijual di UE tidak berasal dari lahan yang terdeforestasi atau terdegradasi, yang juga mencakup persyaratan HAM. Hal ini termasuk keputusan adanya persyaratan yang mencakup lembaga keuangan. Saat ini, peraturan finalnya tengah dinegosiasikan melalui lembaga tripartit Eropa.

September 2022: Blog baru di situs web BankTrack: Merencanakan pengungkapan publik melalui proses tertutup yang tersembunyi?: Alasan Gugus Tugas Pengungkapan Keuangan terkait Alam perlu merombak pendekatannya terhadap transparansi.

September 2022: RAN memublikasikan rilis pers terkait TNFD. 

September 2022: Peluncuran laman web Forests & Finance Coalition mengenai TNFD.

Agustus 2022: RAN memublikasikan blog teknis: Bukti baru menegaskan kembali bahwa TNFD tidak memiliki mandat untuk pendekatan ‘nilai perusahaan’ semata  

Agustus 2022: Global Forest Coalition memublikasikan blog yang menguraikan tentang keprihatinannya: Anda mungkin belum pernah mendengar tentang TNFD, tetapi TNFD menjadi tantangan dalam ancaman baru dalam strategi greenwashing yang dilakukan perusahaan.

Agustus 2022: Sebanyak 13 CSO mengeluarkan siaran pers bersama yang menyatakan bahwa TNFD, yang didukung PBB, berisiko membuka “peluang baru greenwashing yang dilakukan perusahaan terhadap alam”[x]. Siaran pers ini menekankan kekhawatiran mendalam terhadap draf TNFD bulan Juni 2022 (Beta v0.2) karena tidak menyertakan rekomendasi yang diajukan oleh 28 LSM dan jaringan pada Mei 2022.   

Juli 2022: Salah Satu Pimpinan TNFD menyatakan bahwa TNFD harus bersifat wajib di masa mendatang. 

Catatan: Negosiasi internasional untuk kesepakatan penting baru mengenai keanekaragaman hayati (kerangka keanekaragaman hayati global) telah menyetujui kalimat dalam Target 15 yang menggarisbawahi bahwa perusahaan dan lembaga keuangan harus “secara rutin memantau, menilai, dan secara penuh dan transparan mengungkapkan dampaknya terhadap keanekaragaman hayati”. Proposal TNFD hingga saat ini tidak mewajibkan pelaporan dampak. 

Juli 2022: Suatu laporan baru oleh  Kebijakan Sains Antarpemerintah mengenai Keanekaragaman Hayati dan Jasa Ekosistem (IPBES), lembaga penelitian global terkemuka tentang keanekaragaman hayati, menekankan peran keadilan dalam hasil terhadap alam dan masyarakat. Laporan ini juga menyoroti pentingnya keberagaman dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan. 

Juni 2022: Pemerintah Inggris menerbitkan Laporan Keuangan gugus tugas GRI. Gugus tugas multipemangku kepentingan ini pertama kali dibentuk pada bulan Juli 2019. Gugus tugas ini beserta kelompok pendukungnya melibatkan individu dari dunia keuangan, perusahaan, dan LSM, termasuk kelompok yang membentuk TNFD. Laporan tersebut sangat merekomendasikan agar Pemerintah Inggris mengesahkan undang-undang untuk menghentikan pembiayaan Inggris yang berkaitan dengan deforestasi. Hal ini menjelaskan alasan inisiatif sukarela dan pendekatan dengan pelaporan saja tidak cukup untuk menghentikan pembiayaan di balik deforestasi.

Juni 2022: TNFD menerbitkan draf kedua kerangka pelaporannya (Beta v0.2). TNFD juga menerbitkan  makalah diskusi data TNFD  dan panduan uji coba TNFD untuk perusahaan yang melakukan uji coba kerangka TNFD.

Juni 2022: Uji coba kerangka TNFD dengan perusahaan dimulai. TNFD memiliki lima program percobaan terpisah, masing-masing melibatkan beberapa perusahaan untuk menguji dan memberikan tanggapan terhadap proposalnya.

Juni 2022: Rainforest Action Network menerbitkan opini editorial (Op Ed) pada  Euroactiv yang mengangkat keprihatinan terhadap TNFD.

Mei 2022: Jaringan Penghijauan Sistem Keuangan (NGFS) di tingkat internasional untuk bank sentral dan pengawas keuangan mengumumkan rencana kerjanya untuk periode 2022-2024. Rencana kerja ini mencakup memprioritaskan  gugus tugas untuk risiko terkait alam yang dikepalai oleh staf dari Banque de France dan De Nederlandsche.

Analisis eksposur atau dampak dari ekonomi nasional terhadap alam juga telah dilakukan oleh bank sentral di Prancis, Belanda, dan Malaysia. 

Mei 2022: Rainforest Action Network menuliskan sebuah pengajuan kepada kelompok kerja Bisnis dan HAM PBB mengenai Pengaruh Perusahaan dalam Bidang Politik dan Peraturan. Pengajuan ini menyebutkan TNFD sebagai studi kasus persoalan sistemis terkait pengaruh yang tidak semestinya terhadap sektor swasta dalam inisiatif sektor keuangan yang disahkan oleh pemerintah dan/atau pembahasan politik dan peraturan.

Mei 2022: Sebuah Surat Terbuka LSM bersama kepada TNFD yang ditandatangani oleh 28 LSM dan organisasi mengangkat keprihatinan dan rekomendasi terhadap draf bulan Maret 2022. Surat terbuka juga membahas kekhawatiran terkait tidak disertakannya pemegang hak dan CSO Global South dalam proses konsultasi TNFD, tidak dipertimbangkannya HAM, perlunya TNFD untuk secara tegas mewajibkan perusahaan melaporkan risiko dan dampak buruk aktual dan potensial terhadap alam dan masyarakat, serta kekhawatiran bahwa hal tersebut menetapkan standar yang lebih rendah daripada inisiatif perusahaan yang ada di industri berisiko tinggi. Rainforest Action Network juga menyampaikan rekomendasi teknis setebal 98 halaman. 

Mei 2022: TNFD mengumumkan kemitraannya dengan IUCN untuk melibatkan masyarakat adat dan penduduk setempat.

Per awal Agustus 2022, tidak ada perincian substantif terkait proses ini dan tampaknya seorang konsultan baru saja direkrut. Tidak seperti program formal lain untuk melibatkan perusahaan, kemitraan ini tampaknya semata-mata merupakan proses formal yang menargetkan pelibatan pemegang hak dan masyarakat sipil.

Mei 2022:  Gugus Tugas Pengungkapan terkait Ketidaksetaraan (TIFD) meluncurkan materi informasi yang ditujukan untuk para ahli dan masyarakat awam. Bagian FAQ dalam informasi ini menjelaskan tujuan dan keterkaitannya dengan beberapa pemangku kepentingan, termasuk CSO, sementara akun Twitter milik mereka membantu menjelaskan konsep utama. TIFD tengah mencari bantuan untuk menciptakan proses desain bersama yang sebagaimana mestinya. Namun demikian, material TNFD hampir tidak dipahami oleh non-ahli keuangan.

April 2022: Perlunya TNFD untuk lebih berfokus pada hasil terhadap alam, tidak hanya ‘ketergantungan’ perusahaan, juga diangkat oleh Cardano dan anak perusahaan investornya, Actiam. 

Maret 2022: Makalah singkat Third World Network yang dibahas pada Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) juga mengacu pada kekhawatiran (hal.4) bahwa TNFD dapat menyebabkan pembiayaan menjadi lebih rumit bagi beberapa negara tertentu (diuraikan lebih lanjut). 

Maret 2022: Laporan akhir Jaringan Penghijauan Sistem Keuangan (NGFS) dan INSPIRE dirilis. Hal ini merujuk pada apa yang disebutnya sebagai ‘endogenitas risiko’, bahwa perusahaan yang berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan boleh jadi bukan merupakan yang paling terdampak oleh kerusakan tersebut. Dengan demikian, penting untuk memastikan agar analisis dan penelitian terhadap risiko terkait alam dan keanekaragaman hayati serta sistem keuangan turut mempertimbangkan dampak, bukan hanya materialitas keuangan.

Maret 2022: TNFD menerbitkan draf pertama kerangkanya, Beta v0.1. Draf tersebut akan disempurnakan melalui tiga draf berikutnya sebelum dirampungkan pada bulan September 2023.

November 2021: Sebuah pernyataan LSM bersama tentang inisiatif sukarela untuk deforestasi, untuk dan oleh lembaga keuangan menggarisbawahi 7 pertanyaan dasar untuk membantu membedakan antara solusi yang keliru dengan perubahan nyata. (Tersedia juga dalam Bahasa Indonesia dan  Bahasa Portugis).

Per bulan Juli 2022, TNFD tampaknya tidak memenuhi tindakan tersebut sama sekali.

Oktober 2021:  Deklarasi Kunming mencakup komitmen untuk “menghormati, melindungi, dan mendukung HAM saat mengambil tindakan untuk melindungi keanekaragaman hayati”. Deklarasi ini sebagai bagian dari pembahasan yang sedang berlangsung mengenai kerangka kerja keanekaragaman hayati global Pasca 2020.

Catatan: Ekspektasi terhadap HAM dalam perusahaan dan/atau usaha lingkungannya juga dijadikan acuan dalam komitmen internasional lainnya seperti Deklarasi Pemimpin Glasgow tentang Hutan dan Pemanfaatan Lahan, Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional, dan Prinsip Panduan tentang Bisnis dan HAM PBB.

Oktober 2021: GRI menerbitkan Standar Universal yang sudah direvisi, dan akan berlaku pada 1 Januari 2023. GRI pertama kali dimulai pada tahun 2000, dan saat ini merupakan seperangkat standar sukarela yang telah ditentang oleh sebagian besar perusahaan terbesar di dunia. GRI mewajibkan semua pelaporan perusahaan di bawah GRI (termasuk tentang keanekaragaman hayati) untuk menyertakan hal-hal terkait HAM.

Juni 2021: Kelompok Kerja Informal TNFD menerbitkan laporan  Nature in Scope yang mencakup ringkasan ruang lingkup, tata kelola, rencana kerja, rencana komunikasi, dan sumber daya TNFD yang diusulkan. Intinya, daftar ini berisikan penerima manfaat dari pekerjaan TNFD, tetapi tidak termasuk pihak yang paling bergantung pada alam atau menghadapi risiko terbesar untuk mempertahankannya.

Mei 2021: The Global Environmental Facility menyetujui pembiayaan sebesar 1,7 juta Dolar AS selama 42 bulan kepada WWF-AS untuk pembentukan TNFD. Hal ini khususnya disebabkan Rencana Pelibatan Pemangku Kepentingan memiliki tingkat pelibatan LSM dan CSO yang rendah. Dalam penilaian risiko dan mitigasi, risiko yang penting tidak ikut dibahas. Hal ini meliputi risiko penyusunan TNFD sebelum disetujuinya suatu tonggak kerangka kerja internasional baru untuk keanekaragaman hayati dunia (yakni, yang berkaitan dengan Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD), dengan tujuan untuk menyetarakannya dengan Kesepakatan Paris tentang Iklim dalam hal keanekaragaman hayati). TNFD dianggap dapat melemahkan norma dan ekspektasi perusahaan yang ada, atau menimbulkan risiko dalam proses pengambilan keputusan yang dikendalikan perusahaan. Dalam dokumen ini juga dinyatakan bahwa kekhawatiran terkait TNFD dapat disampaikan melalui mekanisme keluhan WWF, tetapi tidak ada penjelasan yang disampaikan TNFD secara tertutup atau publik atas mekanisme ini. Rencana tindakan gender mencakup perekrutan dan penunjukan staf, tapi tidak disertai rencana untuk melibatkan pembela lahan perempuan atau organisasi yang bekerja dalam persoalan gender dan alam.

Pembiayaan bersama yang disebutkan dalam dokumen proyek meliputi hibah sebesar 400,000 Dolar AS dari UNDP, juga natura (in-kind) senilai 100,000 Dolar AS. Pada awal tahun 2020, European Forest Institution telah memberikan tender dengan jangka 24 bulan senilai 250,000 Euro kepada Global Canopy untuk mengurus TNFD. Penyedia dana lainnya juga telah berkontribusi kepada TNFD (lihat daftarnya di sini). Masih belum jelas apakah pendanaan ini bergantung pada persyaratan pelibatan pemangku kepentingan yang adil dan setara.

Februari 2021: Telah diterbitkan Tinjauan Dasgupta terkait Ekonomi Keanekaragaman Hayati. Tinjauan ini mengidentifikasi peran utama sistem keuangan dalam mendorong krisis keanekaragaman hayati. 

Januari 2021: Blog Global Witness berjudul Alasan pelaporan risiko iklim tidak akan menghentikan industri keuangan dalam mendanai deforestasi menjelaskan alasan utama pelaporan risiko terkait iklim (khususnya berdasarkan TCFD yang dirampungkan pada tahun 2017) telah gagal menghentikan deforestasi. Blog ini mencatat bahwa pendekatan TNFD yang diusulkan kembali mengulang kesalahan ini.

Desember 2020: BankTrack menerbitkan laporan yang mengkaji pelajaran yang dipetik atas alasan Banking Environment Initiative Soft Commodities Compact yang gagal memenuhi ‘nol deforestasi bersih’ dalam jangka waktu enam tahun. Hal ini awalnya merupakan salah satu dari inisiatif pertama dalam bidang keuangan dan alam, serta berbagai kelompok nonperusahaan yang terlibat dalam pembentukan Compact, yang saat ini terlibat dalam TNFD.

Juli 2020: Pengumuman upaya untuk menghimpun TNFD. Kelompok Kerja Informal yang akan membentuk TNFD tidak menyertakan pemegang hak atau CSO Global South selain ahli data lingkungan LSM dan lembaga PBB. Staf senior juga dilibatkan dari berbagai perusahaan yang menghadapi kekhawatiran serius terkait hasil HAM dan lingkungannya sendiri. Selain itu, tidak ada penyusunan protokol peradilan hukum (tidak seperti EFRAG atau GSSB) ataupun proses perancangan bersama (lihat TIFD).[viii]

Januari 2020: Penguncian wilayah (lockdown) pertama yang disebabkan Covid-19 dimulai di Wuhan, Tiongkok. Pandemi global berkontribusi memberikan peringatan mengenai hubungan antara kerugian yang timbul akibat bencana alam (nature loss) dan penyebaran zoonosis. Sejumlah ilmuwan memperkirakan biaya ekonomi karena ketiadaan tindakan akan 100 kali lebih besar dibandingkan biaya pencegahan. 

Hingga Januari 2022, Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan bahwa Covid-19 akan menimbulkan kerugian ekonomi dunia sebesar 13,8 triliun Dolar AS di tahun 2024.

Bagaimana tata kelola, pengambilan keputusan, dan proses umpan balik TNFD?

TNFD mencatat informasi mengenai struktur di sini dan konsultasinya di sini. Namun akan sulit memahami hierarki berbagai bagian ini karena merupakan elemen yang sangat penting atau aktif dan menjadi wadah pengambilan keputusan inti.

Tabel berikut memberikan gambaran umum dan analisis tata kelola dan struktur pengambilan keputusan TNFD. TNFD telah mencurahkan upaya yang begitu besar dalam memperoleh dukungan perusahaan dan pemerintah serta telah melibatkan ahli data untuk mengukur hasil terkait lingkungan. Meski TNFD tidak secara langsung mengecualikan pemegang hak atau LSM, tabel berikut menguraikan secara terperinci istilah praktis ketidakseimbangan substansial antara cara TNFD menyertakan pandangan perusahaan dan pandangan pemegang hak/masyarakat sipil dalam struktur inti dan pekerjaannya secara umum. Bias kuat yang menguntungkan suara perusahaan menjelaskan alasan TNFD menarik kesimpulan berbeda mengenai tindakan yang diperlukan untuk mengatasi bahaya terhadap alam, dibandingkan inisiatif lain pada industri berisiko tinggi yang melibatkan proses multipemangku kepentingan (lihat contohnya di sini dan di sini).

Struktur pengambilan keputusan TNFD juga tidak sama dengan struktur yang diambil oleh berbagai inisiatif sektor keuangan sejawat (misalnya, EFRAG, GSSB, dan TIFD[ix]). Sejak awal berdirinya, TNFD meniru model TCFD yang dibentuk kurang dari satu dekade lalu. 

Struktur tata kelola dan pengambilan keputusan TNFD Membandingkan peran perusahaan dengan peran pemegang hak, CSO, dan LSM

TNFD Beta v0.2Agustus 2022

 PerusahaanPemegang hak, CSO, dan LSM
Struktur inti
Keanggotaan gugus tugasYa.
Semua anggota (34 orang) merupakan staf
senior dari lembaga keuangan, perusahaan,
atau penyedia layanan pasar.  		Tidak.
Dirampungkan pada tahun 2017,
TCFD mengenai iklim memiliki struktur
serupa dengan TNFD.Namun, berbagai
model pelaporan lainnya sudah tidak lagi
menggunakan pendekatan yang hanya
berfokus kepada bisnis ini. Hal ini diuraikan
dalam pedoman peradilan hukum EFRAG dan
GSSB, atau proses perancangan bersama TIFD.
Dua PimpinanYa.
Salah satu pimpinan secara formal mengepalai
grup Refinitiv.		Ya.
Salah satu pimpinan memiliki pengalaman
yang luas mengenai persoalan terkait sains
dengan PBB dan saat ini mengetuai perundingan CBD.
SekretariatSekretariat umumnya berasal dari sektor swasta,
pemerintah, atau inisiatif serupa yang bekerja pada
sektor swasta, misalnya, program PBB atau LSM yang
umumnya bekerja dengan perusahaan. Sebagian besar
staf bekerja dari Eropa, meski demikian, para staf ini
mampu berbicara dalam berbagai bahasa. 		Beberapa staf telah bekerja sebagai ahli data di LSM,
seperti Global Canopy atau inisiatif perusahaan
yang melibatkan LSM, seperti WWF. Beberapa staf
mencantumkan daftar pelibatan dengan organisasi
yang bekerja dengan masyarakat adat dan penduduk
setempat. Namun, tidak ada peran khusus dalam
Sekretariat untuk memastikan partisipasi dari pemegang
hak dan CSO.
Kelompok kerja nasionalYa.Telah dibentuk enam kelompok kerja nasional dan
semuanya berfokus pada pembiayaan.Secara prinsip,
kelompok lain dapat memilih untuk ikut terlibat.		Tidak.Tidak ada pemegang hak paralel atau kelompok
kerja yang diketuai CSO pada tingkat nasional atau bioma. 
Dewan PengelolaanYa.UNEP-FI adalah kemitraan antara UNEP dan aktor
sektor keuangan yang berkedudukan di dewan
pengelolaan.		Ya.Dewan Pengelolaan terdiri dari mitra pendiri dan
penyandang dana utama TNFD, dan mengadakan rapat
tiga kali dalam setahun. Dewan ini mencakup LSM Global
Canopy dan WWF, serta pemerintah, badan amal, dan
penyandang dana PBB.
Kegiatan
PelingkupanYa.
Ruang lingkup TNFD mencakup alur persyaratan
pelaporan yang terbatas, seperti TCFD, GRI, SASB, dll.
(termasuk yang berupa draf). TNFD juga telah menyusun
pemilihan himpunan data yang sebagian besarnya
mengenai lingkungan. Himpunan data ini tidak mencakup
inisiatif perusahaan yang telah berlangsung lama dan
inisiatif multipemangku kepentingan untuk industri
berisiko tinggi (sebagaimana diuraikan dalam Surat
Terbuka LSM). Keadaan ini mengarah pada kekhawatiran
bahwa hal ini akan mengulangi kesalahan yang sudah
dipelajari sebelumnya.		Tidak.
TNFD belum mencakup pernyataan dan
rekomendasi yang ada, yang disampaikan secara
publik oleh pemegang hak, organisasi setempat,
dan kelompok masyarakat sipil yang bekerja di
garda depan yang membela alam.  
Program percontohanYa.
Ada lima program percontohan terpisah yang
masing-masing programnya akan bekerja dengan
beberapa perusahaan untuk ‘menguji’ kerangka kerja
yang diusulkan TNFD dan memberikan umpan balik
yang disertakan pada draf berikutnya. Sejumlah LSM
dan lembaga PBB telah menyediakan peran pendukung
dalam pekerjaan ini, misalnya, Global Canopy dan UNEP-FI,
yang dimulai sejak Juni 2022.		Tidak.
Surat Terbuka LSM meminta TNFD menguji
kerangka kerjanya terhadap kasus yang benar-benar
terjadi atau kasus yang didasarkan pada dinamika
dunia nyata yang melibatkan bahaya terhadap alam
dan HAM yang disebabkan perusahaan. Meski laporan
data TNFD bulan Juni 2022 menyertakan satu studi kasus
terperinci, tidak ada program terstruktur untuk menguji
TNFD secara langsung menggunakan keahlian CSO dalam
menangani kasus. 
PelibatanYa.
Forum TNFD merupakan ‘pusat konsultasi’. Akan tetapi,
untuk bergabung dalam Forum, kelompok diwajibkan
menandatangani pernyataan bahwa mereka mendukung
misi TNFD dan menyetujui untuk didaftarkan secara publik
pada situs web TNFD. Kelompok yang belum memahami
TNFD atau yang bersikap kritis pada TNFD tetapi bermaksud
ikut serta dalam konsultasi untuk membuat perbaikan,
mungkin menganggap persyaratan ini sebagai penghalang.
Hal ini semakin menjelaskan alasan Forum didominasi oleh
perusahaan dan anggota pemerintahan. Selain itu, tidak
jelas seberapa aktif Forum ini sebab menurut informasi
yang didapatkan, forum ini tidak terlalu aktif.		Ya.
TNFD telah mengumumkan kemitraan dengan
IUCN untuk melibatkan masyarakat adat dan
penduduk setempat. Namun hingga awal bulan
Agustus 2022, tidak ada penjelasan publik mengenai
kemitraan ini atau siapa yang terlibat di dalamnya.
Bahkan, seorang konsultan diketahui belum mulai
merancang proses ini hingga Agustus 2022.  Seperti
pemangku kepentingan lainnya, CSO yang memilih
untuk masuk (login) guna mengakses dokumen TNFD
dan pertanyaan umpan balik daring seharunya diberitahu
mengenai kegiatan yang akan datang atau informasi terkait.
Antara bulan Maret 2022 hingga saat ini (awal Agustus 2022),
tidak ada informasi yang disampaikan.
Mitra AhliYa.
Selain publikasi dokumen Mitra Ahli tentang TNFD,
dokumen TNFD juga sering kali mengacu pada pekerjaan
kelompok pada Mitra Ahli dan strukturnya secara umum,
yang melingkupi pekerjaan SASB, SBTN, dan GRI. 		Ya.
Mitra Ahli merupakan akademisi atau LSM, dan staf
dalam organisasinya yang bekerja dengan CSO. Namun
secara lebih umum, TNFD tidak terlihat memublikasikan
agenda penelitian, Kerangka Acuan, atau persyaratan
konsultasi untuk Mitra Ahli. Belum jelas apakah hasil
dari Mitra Ahli telah mengacu pada konsultasi dengan
CSO dan pemegang hak (di luar fokus terbatas ahli data
LSM yang terlibat erat dengan TNFD).
Proses
Akses terhadap informasiYa.
Umpan Twitter, seminar daring (webinar), kegiatan
diskusi, dan dokumen proyek TNFD menargetkan sektor
swasta atau pihak-pihak yang bekerja erat dengannya.
Pers dan media sektor keuangan juga turut menjadi target.		Tidak.
Pada awal bulan Agustus 2022, belum diketahui
pasti apakah TNFD sudah menyelenggarakan webinar
umum yang ditujukan kepada pemegang hak atau CSO.
Tidak ada sumber daya bahasa yang mudah dipahami
untuk memastikan bahwa publik, khalayak umum, pembela
lingkungan, pejabat pemerintah, atau pihak lainnya yang
bukan merupakan ahli keuangan dapat memahami hal yang
diusulkan. TNFD secara tertutup telah memenuhi permintaan
dari beberapa LSM.
Umpan Balik?
TNFD telah menegaskan pentingnya perolehan umpan
balik dari berbagai wilayah geografis. Namun, TNFD
tidak mencatat siapa yang telah memberikan
tanggapan atau pemangku kepentingan mana yang
telah banyak atau kurang terwakili. TNFD tidak memiliki
pengungkapan publik terhadap pertemuan gugus tugas,
konsultasi formal, dsb. 		?
TNFD telah menyusun kesimpulan umpan balik dalam
draf versi pertamanya dan cara meresponsnya. Akan tetapi,
TNFD tidak menunjukkan perincian umpan balik dari sektor
sehingga sulit untuk mengetahui jumlah CSO atau pemegang
hak yang kurang terwakili. Kesimpulan ini mencatat poin paling
penting yang dimuat dalam Surat Terbuka LSM.
JadwalKeputusan dan prioritas inti perusahaan telah
ditempatkan paling awal pada proses TNFD.
Hal ini sudah jelas dalam penyusunan struktur inti,
seperti gugus tugas TNFD dan program percontohan
yang hanya melibatkan perusahaan. Dapat
disimpulkan bahwa TNFD telah gagal
mengakomodasi proses pemegang hak dan CSO
yang biasanya memakan waktu lebih lama, serta
proses yang berpusat pada perusahaan dan
umpan balik yang lebih kuat dibandingkan
upaya lainnya. Alternatif lainnya, TNFD telah
memprioritaskan program percontohan,
membangun pusat konsultasi, membangun
hubungan, dsb. Hal ini disebabkan
anggapan TNFD, yakni membangun
kepercayaan dengan perusahaan lebih
penting dibandingkan bekerja dengan
CSO untuk mendapatkan input
mengenai apakah perusahaan yakin
terkait hal yang diusulkan akan
berhasil diterapkan di dunia nyata.		Keputusan inti yang berdampak pada pemegang hak,
kelompok masyarakat sipil, dan LSM akan ditunda atau
dikesampingkan hingga tahap selanjutnya dalam proses.
Selama pembentukannya, TNFD tidak mengakui para pihak
di garda terdepan yang sedang mencoba menyelamatkan
alam sebagai penerima manfaat utama. Demikian pula, TNFD
tidak menyatakan penentangan terhadap pelibatan HAM.
Namun, TNFD justru: (1) berfokus pada inisiatif yang berfokus
pada pembiayaan, yang tidak melingkupi HAM dan/atau proses
yang tidak melibatkan atau hanya melibatkan beberapa
pemegang hak atau CSO di dalamnya; dan (2) menunda,
bahkan untuk mengadakan pembahasan ‘aspek sosial’ TNFD
ke tahap selanjutnya dalam proses. Dengan cara ini, TNFD
pada kenyataannya telah bersikap jelas (bahkan secara
tidak disengaja) membangun struktur yang mengecualikan HAM.
Penyedia dataYa.
TNFD bekerja dengan perusahaan
sektor swasta pada persoala
terkait data.		Ya.
LSM yang terlibat secara erat dalam TNFD merupakan
ahli data lingkungan. LSM ini termasuk Global Canopy, WWF,
dan CDP. Akan tetapi, LSM ini tidak memiliki ahli HAM. Selain itu,
Lembaga PBB yang terlibat tidak mensyaratkan ketentuan HAM.
Pemangku kepentingan:Kebanyakan penggunaan bahasa
TNFD sangat berfokus pada
mendorong partisipasi, umpan
balik, dan dukungan
perusahaan. Penggunaan
bahasa ini disimpulkan untuk
menarik pelibatan ‘pelaku
pasar’.		TNFD tidak dapat menyadari bahwa pembela lingkungan,
masyarakat yang berisiko, masyarakat adat, dan masyarakat
perdesaan adalah pihak yang paling banyak memperoleh
(atau mengalami kehilangan) manfaat dari pendekatan TNFD.
Dokumen pendanaan menyertakan Rencana Pelibatan Pemangku
Kepentingan dengan sedikit pelibatan CSO, LSM, atau pemegang
hak dan rencana gender yang tidak memiliki persyaratan
untuk menyertakan organisasi perempuan atau pembela
lingkungan perempuan, atau proposal analisis gender TNFD.

Tanggal penting

23 September 2022 Umpan balik terhadap draf ke-2 TNFD (v0.2) 

November 2022 Draf TNFD ke-3 (dari 4) v0.3 yang akan dipublikasikan

5-17 Desember 2022 Konvensi dalam Diskusi Keanekaragaman Hayati di Montreal, Kanada (penting untuk menyetujui kerangka kerja internasional baru pada keanekaragaman global)

24 Januari 2022 Umpan balik terhadap draf ke-2 TNFD v0.3

Februari 2022 Draf TNFD ke-4 v0.4 yang akan dipublikasikan

Juni 2022 Umpan balik terhadap draf ke-4 TNFD v0.4

September 2023 Kerangka final TNFD yang akan dipublikasikan

[i] Surat Terbuka LSM Bersama kepada TNFD bulan Mei: Bahasa Indonesia, Bahasa Portugis, Bahasa Prancis, Bahasa Jepang, Bahasa Spanyol

[ii]  Daftar periksa pertanyaan LSM untuk membedakan perubahan sebenarnya dan solusi yang tidak tepat: Bahasa Indonesia, Bahasa Portugis

[iii] Laporan Nature in Scope: Bahasa Mandarin, Bahasa Prancis, Bahasa Jepang, Bahasa Portugis, Bahasa Spanyol

[iv] Platform Kebijakan Sains Antarpemerintah pada Keanekaragaman Hayati dan Jasa Ekosistem (IPBES): Bahaya penurunan alam yang ‘tak terduga’ tingkat kepunahan spesies yang ‘meningkat’: Bahasa Prancis

[v] Versi kedua TNFD (Kerangka kerja Beta v0.2) dapat diakses melalui portal daring, yang memiliki pilihan versi terjemahan.

[vi] Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM: Terjemahan Bahasa Arab, Bahasa Tiongkok, Bahasa Prancis, Bahasa Rusia, Bahasa Spanyol, Bahasa Jerman, Bahasa Jepang, Bahasa Polandia, Bahasa Serbia, dan Bahasa Swahili dapat diakses di sini

Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional: Bahasa Prancis

[vii] Laporan Nature in Scope:  Bahasa Mandarin, Bahasa Prancis, Bahasa Jepang, Bahasa Portugis, Bahasa Spanyol

[viii] Halaman informasi TIFD: Bahasa Spanyol

[ix] Halaman informasi TIFD: Bahasa Spanyol

[x] Rilis Pers LSM Agustus: Bahasa Indonesia, Bahasa Portugis, Bahasa Prancis, Bahasa Jepang, Bahasa Spanyol

[xi] Surat Terbuka CSO Oktober 2022 kepada TNFD: bahasa Prancis, Portugis, Spanyol