Masyarakat sipil mendesak MUFG, SMBC dan Mizuho mematuhi Perjanjian Ilkim Paris

Sekitar 50 lembaga masyarakat sipil mendesak MUFG dan bank-bank besar Jepang yang lain untuk menyelaraskan pembiayaan mereka dengan Perjanjian Iklim Paris. Surat desakan masyarakat sipil ini dikirimkan kepada Direktur Utama dan Dewan Direkai MUFG, SMBC dan Mizuho. Ini adalah surat yang dikirimkan kepada Hironori Kamezawa, Direktur Utama MUFG.

Hironori Kamezawa, Direktur Utama/CEO

Dan Dewan Direksi

Mitsubishi UFJ Financial Group

Permintaan Mendesak untuk Menyelaraskan Pembiayaan dengan Perjanjian Iklim Paris

Bapak Kamezawa dan Anggota Dewan Direksi yang terhormat,

Kami, lembaga masyarakat sipil yang bertanda tangan di bawah ini, menyurat untuk menyatakan kekecewaan kami yang mendalam atas tindakan yang diambil oleh Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) dalam mengatasi krisis iklim yang memburuk. Kami meyakini bahwa pembiayaan grup bisnis Anda disalurkan untuk menyokong bahan bakar fosil, komoditas berbasis lahan, dan terlibat pelanggaran hak adat dan hak asasi manusia, selain itu juga telah mengakibatkan dampak yang serius dan permanen serta memaparkan risiko reputasi dan keuangan yang signifikan. Bersama surat ini, kami mendesak MUFG untuk memperkuat komitmen keberlanjutan dan mereformasi praktik pembiayaannya agar seluruh projek yang dibiayai sesuai dengan tujuan 1.5ºC Perjanjian Iklim Paris.

Iklim telah menjadi agenda politik global. Pada 26 Oktober 2020, Perdana Jepang Menteri Yoshihide Suga menguraikan agenda ambisius Jepang untuk mencapai netralitas karbon

pada tahun 2050, sementara pemerintahan baru di bawah Presiden Joe Biden telah memimpin AS untuk bergabung kembali dalam Perjanjian Iklim Paris dan membatasi pengembangan minyak dan gas, termasuk menghentikan pembangunan pipa pasir minyak Keystone XL yang kontroversial, projek yang didukung pembiayaannya oleh bank Anda (1). Kebijakan seperti ini meningkatkan risiko aset terdampar.

Krisis iklim yang semakin parah menimbulkan risiko sistemik bagi sektor keuangan. Per Desember 2020, suhu global telah naik 1,2ºC di atas tingkat pra-industri, dan dalam dekade terakhir telah menjadi yang terpanas dalam sejarah manusia (2). Sekretaris Jenderal PBB António Guterres telah memberikan peringatan keras bahwa “kita sedang menuju kenaikan suhu yang luar biasa dari 3 hingga 5 derajat Celcius abad ini (3)”. Skenario seperti itu akan menyebabkan dampak iklim (4) yang merusak yang mungkin pada gilirannya mendestabilkan sektor keuangan secara signifikan. Di Amerika Serikat sendiri, biaya yang ditimbulkan dari bencana alam berlipat ganda dan pada tahun 2020 menjadi $ 95 miliar, mencerminkan meningkatnya biaya perubahan iklim (5).

Terlepas dari urgensi krisis iklim, MUFG terus menjadi kontributor utama bagi krisis iklim peningkatan emisi CO 2, terutama melalui pembiayaan bahan bakar fosil dan deforestasi- komoditas terkait. Dari 2016-2019, bank Anda memberikan pinjaman lebih dari US $ 118,8 miliar dan menanggung semua bahan bakar fosil, peringkat bankir fosil terbesar ke-6 secara global pada waktu itu (6). Namun, MUFG hanya memiliki komitmen yang sangat kecil untuk menghentikan pembiayaan bahan bakar fosil, sebagaimana diperlukan untuk memenuhi tujuan 1,5ºC, dan keputusan Anda baru-baru ini untuk mendanai proyek pembangkit listrik tenaga batubara Vung Ang 2 di Vietnam menimbulkan pertanyaan serius tentang kemanjuran janji Anda untuk berhenti mendanai tenaga batu bara baru (7).

MUFG selanjutnya memfasilitasi krisis iklim dengan mendanai kegiatan operasional kehutanan dan agribisnis yang menghancurkan ekosistem penting, terutama hutan tropis dan lahan gambut yang kaya karbon. Secara khusus, MUFG adalah penyandang dana minyak sawit terbesar yang berkantor pusat di negara OECD; memiliki kaitan kuat dengan perusakan hutan tropis dan lahan gambut serta kebakaran dahsyat yang menjadikan Indonesia salah satu penghasil gas rumah kaca terbesar di dunia (8). Perusakan hutan tropis dan perubahan penggunaan lahan lainnya juga terkait dengan pandemi COVID-19 saat ini (9). Namun, MUFG tidak memiliki kebijakan dan prosedur untuk secara efektif mencegah konversi atau degradasi hutan dan lahan gambut, menghindari dampak negatif terhadap keanekaragaman hayati, dan memastikan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat dan masyarakat yang bergantung pada hutan yang terpengaruh oleh kegiatan operasional kliennya.

Kurangnya ambisi MUFG pada iklim sangat kontras dengan koleganya dan aktor korporat lainnya. Dalam beberapa bulan terakhir, beberapa bank global besar termasuk JPMorgan Chase telah mengumumkan komitmen untuk mencapai keselarasan Perjanjian Paris atau emisi bersih nol pada tahun 2050. Bulan lalu, BlackRock (10), manajer aset terbesar di dunia, mengumumkan komitmennya terhadap ekonomi emisi nol (11) dan meminta perusahaan yang ddanainya mengungkapkan rencana bagaimana model bisnis mereka akan kompatibel dengan ekonomi emisi nol . Di Jepang, perusahaan juga menuntut agenda iklim yang lebih ambisius: 92 perusahaan yang berafiliasi dengan Japan Climate Initiative baru-baru ini mendesak Pemerintah Jepang berjanji untuk menggunakan 40-50% penggunaan energi dari sumber terbarukan pada tahun 2030 (12).

MUFG telah mendukung Prinsip PBB untuk Perbankan yang Bertanggung Jawab dan berkomitmen untuk menyelaraskan strategi bisnisnya dengan Perjanjian Iklim Paris dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (13). Mengingat konsensus global bahwa perluasan bahan bakar fosil atau penggundulan hutan secara signifikan akan membahayakan kemampuan kolektif kita untuk menstabilkan iklim, kami meminta Anda untuk menyelaraskan pembiayaan grup Anda dengan Prinsip untuk Lembaga Keuangan yang Sesuai dengan Paris. Secara khusus, kami mendesak MUFG untuk melakukan tindakan berikut pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-26 yang akan diadakan pada November 2021:

• Umumkan pernyataan komitment CEO untuk menyelaraskan strategi bisnis MUFG dan seluruh pembiayaannya, termasuk investasinya, dengan pencapaian tujuan Perjanjian Iklim Paris 1,5ºC;
• Larang semua pembiayaan projek ekspansi bahan bakar fosil dan perusahaan yang berekspansi melakukan ekstraksi bahan bakar fosil dan infrastruktur, atau mencari cadangan baru; dan berkomitmen untuk menghentikan seluruh pembiayaan untuk ekstraksi bahan bakar fosil dan infrastruktur pada garis waktu eksplisit yang sejalan dengan pembatasan pemanasan global hingga 1,5°C
• Revisi kebijakan yang mewajibkan semua klien dan investeenya untuk mematuhi kebijakan Tanpa Deforestasi, Tanpa Lahan Gambut dan Tanpa Eksploitasi (NDPE) yang melarang degradasi atau hilangnya hutan alam atau ekosistem alami lainnya di seluruh kegiatan operasional grup perusahaan mereka;
• Bentuk mekanisme uji tuntas dan verifikasi yang kuat untuk memastikan klien dan investee sepenuhnya menghormati semua hak asasi manusia, terutama hak pekerja dan hak masyarakat adat dan hak atas Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (FPIC), sebagaimana diartikulasikan dalam Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat, dan melarang semua pembiayaan dalam projek dan perusahaan yang melanggar hak asasi manusia;
• Perkuat pengawasan Dewan Direksi atas risiko dan proses iklim dan keberlanjutan untuk memastikan kepatuhan dengan komitmen untuk menghapus emisi yang didanai secara bertahap pada lintasan yang selaras dengan 1,5°C; dan
• Ungkapkan emisi yang dibiayai oleh grup perbankan Anda, proses dan metodologi yang digunakan untuk mengukur emisi yang didanai, dan kemajuan tahunan dalam menerapkan langkah-langkah di atas yang lebih baik dari pengungkapan yang dilakukan MUFG saat ini (14).

Kami meminta tanggapan atas surat ini paling lambat 1 Maret kepada [XXX], dan memberikan tanggapan mengenai bagaimana masalah yang diangkat dalam surat ini akan ditangani. Terima kasih atas perhatian Anda dalam mengatasi masalah yang mendesak ini.

Dengan hormat,

Ginger Cassady, Executive Director, Rainforest Action Network

Johan Frijns, Director, BankTrack

Natalie Bugalski, Legal and Policy Director, Inclusive Development International

Elizabeth Bast, Executive Director, Oil Change International

Peter Bosshard, Program Director, Finance Program, The Sunrise Project

Yuki Tanabe, Program Director, Japan Center for a Sustainable Environment and Society (JACSES)

Takayoshi Yokoyama, Team Leader, 350.org Japan

Julien Vincent, Executive Director, Market Forces

Yuka Kiguchi, Executive Director, Mekong Watch

Heffa Schücking, Director, Urgewald

Mary Gutierrez, Executive Director, Earth Action, Inc.

Emily Johnston, Communications Director, 350 Seattle

Osprey Orielle Lake, Executive Director, Women’s Earth and Climate Action Network (WECAN)

Mary Kay Benson, Steering Council Manager, 350 Butte County (CA)

Matt Remle, Co-founder, Mazaska Talks

Edisutrisno, Executive Director, Transformasi untuk Keadilan Indonesia (TuK Indonesia)

Matt Remle, Editor in Chief, Last Real Indians

Marie Venner, Co-Chair, Businesses for a Livable Climate

Hisayo Takada, Program Director, Greenpeace Japan

Lucie Pinson, Executive Director, Reclaim Finance

Lea Harper, Managing Director, FreshWater Accountability Project

Brett Benson, Communications Director, MN350

Renate Heurich, Board Vice President, 350 New Orleans

Marie Venner, Co-Chair, CatholicNetwork.US

Evelyn Austin, Executive member/Coordinator, Divest Canada Coalition

Cheryl Barnds, Co-Chair, Rapid Shift Network

Mitsuta Kanna, Executive Director, Friends of the Earth Japan

Heffa Schuecking, Director, Urgewald

Kees Kodde, Coordinator, Fair Finance International

Tracey Davies, Executive Director, Just Share

Debbie New, Creative Director, Climate Finance Action

Kellie Berns, Program Director, Earth Guardians

Mitzi Jonelle Tan, Convenor, Youth Advocates for Climate Action Philippines

Marie Venner, Co-Chair, Call to Action Colorado

Made Ali, Executive Director, Riau Forest Rescue Network (Jikalahari)

Torganda Simanjuntak, Chairman, AMAN Tano Batak

Jefri Sianturi, Executive Director, Senarai

Kimiko Hirata, International Director, Kiko Network

Brian Wilder, Bank Campaign Coordinator, Climate Action Rhode Island-350

Irfan Toni H, Asia Digital Manager, 350.org Asia

Delima Silalahi, Executive Director, Kelompok Study dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM)

Lidy Nacpil, Coordinator, Asian Peoples Movement on Debt and Development

Susan V. Tagle, Coordinator, Asia Energy Network

Akira Harada, Director, Japan Tropical Forest Action Network (JATAN)

***

1. https://www.ran.org/wp-content/uploads/2020/12/RAN-Briefing_Line3_KXL.pdf

2. https://public.wmo.int/en/media/press-release/2020-track-be-one-of-three-warmest-years-record

3. https://public.wmo.int/en/media/news/un-chief-moment-of-truth-people-and-planet

4. [cite IPCC 1.5 report, emissions gap reports etc. landmark report from the IPCC on global warming of 1.5°C showed that global emissions must be cut by 45% by 2030, and effectively reach zero by 2050]

5.https://www.nytimes.com/2021/01/07/climate/2020-disaster-costs.html

6. https://www.ran.org/bankingonclimatechange2020/

7. https://www.nocoaljapan.org/128-organizations-from-39-countries-demand-the-japanese-government-and-companies-to-withdraw-from-vung-ang-2-coal-power-plant-project-in-vietnam/

8. https://forestsandfinance.org

9. https://www.ipbes.net/pandemics

10. https://www.jpmorganchase.com/news-stories/jpmorgan-chase-adopts-paris-aligned-financing-commitment. Lihat juga https://www.ran.org/press-releases/jpmc-commits-to-align-with-paris-climate-accord-watchdog-group-warns-commitment-falls-far-short/

11. https://www.blackrock.com/corporate/investor-relations/larry-fink-ceo-letter. Lihat juga https://blackrocksbigproblem.com/larrys-letter-our-in-depth-analysis/

12. https://japanclimate.org/english/news-topics/re2030increment/

13. www.ran.org/principles

14. https://www.nocoaljapan.org/evaluating-tcfd-recommendations/