Surat Dukungan Pejuang Hak atas Tanah dan HAM yang terdampak oleh Korindo Group dan POSCO

Kepada Yth:

 Korindo Group POSCO International

Kantor Staf Presiden

Kapolri, Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kantor Inspektorat Jenderal Kepolisian Nasional

Komisi Pemberantasan Korupsi

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Kedutaan Besar Republik Korea Selatan, Jakarta

Dewan Hak Asasi Manusia PBB

Kelompok Kerja PBB tentang Bisnis dan HAM

Pelapor Khusus tentang Hak Masyarakat Adat

Pelapor Khusus tentang Eksekusi Ekstra-yudisial, Ringkas-cepat, atau Sewenang-wenang

Program Pembangunan PBB

Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi

Forest Stewardship Council  pemberi label FSC kepada Korindo)

Sumitomo Forestry (pembeli kayu Korindo)

Oji Group (mitra usaha patungan pulpwood Korindo)

Bank Negara Indonesia (pemberi pinjaman Korindo)

Siemens Gamesa (pembeli turbin angin Korindo)

Citigroup (pemberi pinjaman POSCO)

Mirae Asset Financial Group (pemberi pinjaman POSCO)

Credit Agricole (pemberi pinjaman POSCO)

The Korean National Pension Fund (investor POSCO)

BlackRock (investor POSCO)

Jumat, 3 Juli 2020

Perihal: Keprihatinan mendesak bagi keamanan pembela lahan dan HAM yang terdampak oleh Korindo Group dan POSCO International, Indonesia.

Kepada semua pihak yang berkepentingan

Kami menulis dengan permintaan mendesak untuk perhatian dan ijtihat segera Anda dalam mencegah semakin parahnya pelanggaran HAM terkait semua kegiatan Korindo Group dan POSCO International. Menyusul penayangan sebuah film dokumenter dari Al Jazeera pada tanggal 25 Juni 2020, yang menampilkan kesaksian dan berbagai bukti meresahkan lainnya serta dugaan-dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Korindo dan POSCO, kami sangat khawatir atas keselamatan masyarakat dan individu yang telah terdampak dari kegiatan Korindo dan POSCO.

Kematian petani Papua Marius Betera (MB) pada tanggal 16 Mei tahun ini menyoroti pola kekerasan dan intimidasi yang dihadapi oleh masyarakat dan individu yang menyuarakan keluhan mereka menolak kegiatan perusahaan atau menuntut hak-hak mereka yang dijamin didalam Undang- Undang Dasar 1945. Menurut pernyataan masyarakat sipil, Marius meninggal beberapa jam setelah dipukuli seorang polisi di luar kantor lapangan PT Tunas Sawa Erma (Korindo Group), dimana dia datang untuk menyampaikan keberatan terhadap Korindo atas perusakan kebun pisangnya. Korindo juga telah mengeluarkan pernyataan terkait kematian tersebut. Semenjak kematian Marius, salah satu anggota masyarakat bernama Petrus Kinggo (PK), yang telah berusaha mencari jawaban atas kematian MB, melaporkan telah diancam oleh orang- orang yang datang dari camp perusahaan Korindo. PK juga menemukan foto dirinya yang dilingkari warna merah telah disebar melalui Whatsapp tanpa diketahui sumber dan motifnya.

Kami juga mencatat dan mendukung surat dari masyarakat sipil Indonesia kepada sejumlah Pelapor Khusus PBB dan Pemerintah Indonesia yang mendesak pengusutan tuntas dan transparan terkait kematian Marius, keadilan dan pemulihan untuk keluarga Marius, dan menuntut aparat keamanan menjunjung hak-hak masyarakat alih-alih bertindak sebagai lembaga penegakan untuk kepentingan korporasi swasta.

Ancaman Korindo untuk mengambil tindakan hukum terhadap Organisasi Masyarakat Sipil dan pihak media yang menginvestigasi kegiatan usahanya menambahkan catatan bahwa perusahaan tersebut terus berusaha untuk menghindari pengawasan melalui intimidasi hukum.

Kepada Korindo Group dan POSCO International:

kami menuntut penghormatan terhadap hak asasi manusia dari semua masyarakat yang terdampak dari kegiatan- kegiatan usaha Anda, memastikan keamanan dari semua pemangku kepentingan termasuk anggota masyarakat, pekerja dan Organisasi Masyarakat Sipil, bersedia untuk melakukan pemulihan yang menyeluruh terhadap pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan melalui proses yang transparan dan melibatkan semua pemangku kepentingan terdampak, serta bersedia kerjasama untuk penyelidikan atas dugaan pelanggaran hak atas tanah dan HAM yang terkait dengan perusahaan Anda.

Kepada semua badan pengawasan publik atau organisasi yang memiliki tanggung jawab penegakkan terhadap perlindungan HAM:

secara proaktif mengintervensi situasi tersebut dengan memperingatkan Korindo, POSCO dan aparat keamanan setempat bahwa mereka harus menahan diri dan setiap pelanggaran hak atau tindakan pembalasan lainnya terhadap masyarakat atau aktivis tidak akan dibiarkan, serta melakukan penyelidikan penuh terkait semua dugaan pelanggaran HAM atau hak atas tanah.

Kepada semua organisasi dan perusahaan yang melanggengkan atau mendapat keuntungan dari kegiatan Korindo dan POSCO:

segera mengumumkan komitmen terhadap tidak ada toleransi bagi pelanggaran hak apa pun dalam rantai pasok atau hubungan investasi, melakukan uji tuntas yang mendalam dan pemantauan terhadap operasi Korindo dan POSCO, turut serta dalam penyelidikan atau proses pemulihan apapun yang berkaitan dengan hubungan bisnis, dan menangguhkan hubungan bisnis jika standar operasinya tidak dengan cepat dipastikan.

Dari : 

1	Advocates for Public Interest Law and Korean Transnational Corporations (APIL)
2	Aliansi Demokrasi untuk Papua (AlDP)
3	Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)
4	AMAN Nusa Bunga
5	AMAN Sorong Raya
6	Amazon Watch
7	APVVU
8	Asia Justice and Rights (AJAR)
9	awasMIFEE
10	BABEOSER BIKAR
11	Bina Rakyat Sejahtera
12	Biodiversity Conservation Center
13	Biofuelwatch
14	Bruno Manser Fund
15	Cambodian Center for Study and Development in Agriculture (CEDAC)
16	Dewan Adat Papua
17	Earthsight
18	EcoNexus
19	EJF Indonesia
20	ELPAGAR Kalbar
21	ELSAM
22	Environmental Investigation Agency
23	Environmental Paper Network
24	Etnika Semesta Katulistiwa
25	Fern
26	FIAN Indonesia
27	Forest Peoples Programme
28	Forest Watch Indonesia
29	Forum Independen Mahasiswa West Papua
30	Forum Ökologie & Papier
31	Friends of the Earth US
32	GARDA Papua
33	Genesis Bengkulu
34	Gita Pertiwi
35	Global Forest Coalition (GFC)
36	Global Justice Ecology Project
37	GRAIN
38	Greenpeace
39	HUMAN Rights NOW
40	Human Rights Now
41	Human Rights Working Group (HRWG)
42	ICEL
43	Imparsial
44	International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA)
45	Japan Tropical Forest Action Network(JATAN)
46	Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
47	Jaringan Kerja Rakyat (JERAT) Papua
48	JIKALAHARI
49	Kaoem Telapak
50	Kelompok Kerja Sistem HUtan Kerakyatan (POKKER SHK)
51	Kemitraan
52	Komunitas Peduli Lingkungan Timika (Lepemawi)
53	Konfederasi Serikat Nasional
54	KontraS
55	Korea Federation for Environmental Movements / Friends of the Earth Korea
56	KPA Sulsel
57	KPA Sultra
58	KRuHA
59	LBH Banda Aceh
60	LBH Papua
61	LBH Pers
62	Lembaga Advokasi Perempuan Papua (eLAdPPer)
63	Lembaga Bentang Alam Hiau (LemBAH), Bengkayang, Kalimantan Barat
64	Lembaga Studi dan Advokasi HAM (ELSHAM) Papua
65	Lingkar Gerakan Rakyat
66	LPESM Riau
67	Mighty Earth
68	MTÜ Eesti Metsa Abiks (Estonian Forest Aid)
69	National Fisheries Solidarity Movement
70	National Union of Transport Equipment & Allied Industries Workers
71	North South Initiative
72	NTFP-EP
73	Oceanic Preservation Society
74	Orang Utan Republik Foundation, Inc.
75	Organisasi Penguatan dan Pengembangan Usaha-Usaha Kerakyatan (OPPUK)
76	PADI Indonesia
77	PAHAM Papua
78	PAKATIVA Malut
79	PapuaItuKita
80	Papuana Conservation
81	Paritas Institute
82	PBHR Sulteng
83	Perkumpulan Bantuan Hukum Keadilan dan Perdamaian (PBHKP) Sorong
84	Perkumpulan Belantara Papua
85	Perkumpulan Panah Papua
86	Pesticide Action Network Asia Pacific (PANAP)
87	PIVOT POINT
88	Pro REGENWALD
89	Profundo
90	PUSAKA
91	PUSPAHAM SULTRA
92	Rainforest Action Network (RAN)
93	Rainforest Foundation UK
94	ResEARCH CENTER FOR RurAL DEVELOPMENT
95	Sarawak Dayak Iban Association (SADIA)
96	Save Our Borneo
97	Sawit Watch
98	Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Agung Merauke (SKP KAMe)
99	SERUNI
100	Solidaritas Perempuan
101	Sulteng Bergerak
102	TAPOL
103	Tiki Jaringan HAM Perempuan Papua
104	Trade Union Rights Centre
105	Transformasi untuk Keadilan INDONESIA
106	Transnational Palm Oil Labour Solidarity (TPOLS) Network
107	Verité Southeast Asia (VSEA)
108	Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Tengah
109	WALHI Eknas
110	WALHI Jabar
111	WALHI Jakarta
112	WALHI Jambi
113	WALHI Jateng
114	WALHI Kalbar
115	WALHI Kaltim
116	WALHI Maluku Utara
117	WALHI NTB
118	WALHI Papua
119	WALHI Sulawesi Utara
120	WALHI Sulsel
121	WALHI Sulteng
122	WALHI Sumsel
123	WALHI Yogyakarta
124	Water Justice and Gender
125	World Rainforest Movement
126	Yayasan Anak Dusun Papua
127	Yayasan Earthqualizer
128	Yayasan Genesis Bengkulu
129	Yayasan HAkA
130	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
131	Yayasan Pelestari Lingkungan Hijau Kalimantan Utara
132	Yayasan Perlindungan Insani
133	Yayasan Pusaka Bentala Rakyat (PUSAKA)
134	Yayasan Satu Keadilan

Download surat di sini.