Pertambangan

Lembaga keuangan hanya boleh menyediakan pembiayaan kepada perusahaan yang menjunjung tinggi hukum hak asasi manusia internasional dan standar praktik terbaik, termasuk:

Hak-Hak Masyarakat Adat dan Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (FPIC): Menerapkan prinsip-prinsip UNDRIP, termasuk hak untuk: memberikan atau tidak memberikan FPIC; menolak partisipasi dalam proses FPIC; melaksanakan penentuan nasib sendiri dan kedaulatan atas wilayah, termasuk hak Masyarakat Adat dalam isolasi sukarela untuk tetap tidak dihubungi.

Partisipasi Inklusif: Menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak negara dan masyarakat terdampak untuk berpartisipasi secara bermakna dalam pengambilan keputusan tentang pertambangan di atau dekat wilayah mereka. Hal ini memerlukan proses pengambilan keputusan yang inklusif, mudah diakses, dan sesuai budaya; mengakui FPIC sebagai proses yang berkelanjutan; dan jika operasi pertambangan melanggar hukum hak asasi manusia internasional atau gagal memenuhi perlindungan yang disepakati, dukung hak masyarakat dan pemerintah yang terdampak untuk mengupayakan renegosiasi, penangguhan, atau penghentian perjanjian dan lisensi mineral, sejalan dengan UNGP dan Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional.

Hak-hak buruh: Patuhi standar-standar inti Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), termasuk kebebasan berserikat, penghapusan kerja paksa dan pekerja anak, non-diskriminasi, serta kondisi kerja yang aman dan adil, dengan perhatian khusus pada perlindungan bagi pekerja kontrak, pekerja informal, dan pekerja migran.

Perlindungan pembela hak asasi manusia: Terapkan Kebijakan Tanpa Toleransi untuk segala bentuk kekerasan, intimidasi, dan pembalasan terhadap pembela hak asasi manusia (HRD), masyarakat terdampak, dan/atau pekerja.

Akses terhadap penyelesaian: Pertahankan mekanisme pengaduan dan penyelesaian yang efektif, mudah diakses, dan independen yang selaras dengan UNGP dan sediakan jalur yang transparan bagi masyarakat untuk mendapatkan penyelesaian.

Lembaga keuangan hanya boleh menyediakan pembiayaan kepada perusahaan yang mematuhi hukum lingkungan dan praktik terbaik global, termasuk:

Tanpa deforestasi dan kerusakan ekosistem: Pastikan operasi tidak berkontribusi terhadap deforestasi, degradasi hutan, konversi ekosistem alami, atau kerusakan kawasan keanekaragaman hayati kritis, kawasan lindung, lahan basah, lahan gambut, atau hutan utuh.

Sistem pengelolaan limbah yang tangguh: Larang pembuangan tailing ke laut dan sungai; wajibkan fasilitas tailing untuk memenuhi standar keselamatan internasional tertinggi dalam desain, konstruksi, dan pemeliharaan, dengan tujuan tanpa kegagalan, pemantauan independen, serta rencana mitigasi kecelakaan dan tanggap darurat yang jelas.

Lindungi sumber air dan ekosistem perairan: Cegah kontaminasi dari limbah tambang, pelindian asam, dan proses ekstraktif lainnya. Jika terjadi kontaminasi, wajibkan pemulihan menyeluruh area terdampak dan jamin ganti rugi penuh kepada semua pihak yang terdampak.Rencana penutupan dan restorasi: Terapkan rencana penutupan dan reklamasi tambang yang komprehensif, termasuk pemulihan ekosistem dan perbaikan kerusakan lingkungan akibat operasi.

Lembaga keuangan harus memperkuat sistem mereka sendiri untuk mencegah pembiayaan kegiatan pertambangan yang merugikan, termasuk:

Uji tuntas tingkat grup: Sebelum menerbitkan atau memperbarui layanan keuangan apa pun, lakukan uji tuntas komprehensif di tingkat grup perusahaan, sebagaimana didefinisikan oleh Accountability Framework Initiative (AFI).

Ketertelusuran rantai pasokan mineral: Untuk rantai pasokan berisiko tinggi, lembaga keuangan harus mewajibkan pengungkapan data sumber, menerapkan perlindungan antikorupsi, dan menggunakan verifikasi pihak ketiga yang independen.

Pengungkapan keluhan kepada publik: Ungkapkan semua keluhan, tuduhan, dan pengaduan yang terkait dengan klien pertambangan, beserta pembaruan investigasi, remediasi, dan hasilnya.

Pemantauan independen: Untuk memverifikasi bahwa klien yang dibiayai mematuhi standar hak asasi manusia, lingkungan, dan antikorupsi.

Protokol ketidakpatuhan: Publikasikan protokol yang jelas untuk klien pertambangan dengan rencana keterlibatan yang terikat waktu, proses eskalasi, dan ambang batas divestasi atau penghentian.

Lembaga keuangan harus menyelaraskan semua pembiayaan terkait pertambangan dengan tujuan global dan ilmu pengetahuan terbaik yang tersedia, termasuk:

Pengurangan emisi portofolio: Mengurangi CO₂ yang dibiayai sebesar 48% dan seluruh GRK sebesar 43% pada tahun 2030 (dari baseline tahun 2019), mencapai nol bersih pada tahun 2050. Terapkan jalur pengurangan sektoral dari skenario Emisi Nol Bersih (NZE) dengan overshot rendah atau tanpa overshot dan ketergantungan terbatas pada emisi negatif (misalnya skenario NZE IEA). 

Persyaratan klien: Hanya perusahaan pembiayaan dengan rencana transisi iklim yang kredibel dan berjangka waktu untuk mengurangi emisi Cakupan 1, 2, dan 3 yang selaras dengan jalur pemanasan global 1,5°C dan sains terbaik yang tersedia.

Tanpa penguncian bahan bakar fosil: Kecualikan pembiayaan untuk rantai pasokan mineral yang terkait dengan bahan bakar fosil, termasuk pembangkit listrik tenaga batu bara. Tidak ada pengecualian yang boleh dibuat untuk fasilitas yang mengklaim kapasitas Penangkapan, Pemanfaatan, dan Penyimpanan Karbon (CCUS) atau dugaan kesiapan hidrogen.

Transparansi: Laporkan secara transparan sesuai dengan Standar Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif (EITI), atau tingkat pengungkapan yang setara. Ini termasuk pembayaran tingkat proyek kepada pemerintah (pajak, royalti, dan biaya), kontrak, perdagangan komoditas, dan informasi kepemilikan manfaat.

Perpajakan yang adil: Pastikan klien mematuhi isi dan semangat hukum dan peraturan perpajakan di negara tempat mereka beroperasi, mempublikasikan struktur grup dan data pajak per negara, dan menghindari penggunaan skema penghindaran pajak.Komitmen publik: Sejalan dengan Prinsip-Prinsip PBB untuk memandu mineral transisi energi kritis menuju kesetaraan dan keadilan.

Lembaga keuangan harus mengadopsi kriteria pengecualian yang jelas dan diterapkan secara konsisten di semua layanan, termasuk:

Pengecualian: Perusahaan yang terkait dengan deforestasi, pelanggaran hak masyarakat adat, kerugian masyarakat yang parah, kontaminasi, salah kelola tailing, kekerasan terhadap pembela HAM, infrastruktur bahan bakar fosil baru, atau pelanggaran ESG yang berulang/belum terselesaikan harus dikecualikan.

Area terlarang: Sejalan dengan kerangka kerja “Banks and Biodiversity No-Go Areas” (Area Terlarang Bank dan Keanekaragaman Hayati), dengan mengecualikan operasi di ekosistem berisiko tinggi.

Penegakan: Masukkan tinjauan, verifikasi, dan penegakan kebijakan pengecualian secara berkala ke dalam semua proses uji tuntas dan tempatkan klien yang tidak patuh dalam daftar pantauan publik, tetapkan tonggak waktu, dan hentikan pembiayaan atau divestasi jika pelanggaran tetap belum terselesaikan untuk memastikan akuntabilitas.